PKB Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor Beras

Monday, 15 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ilustrasi / Net

foto Ilustrasi / Net

DAELPOS.com PEMERINTAH Indonesia diminta mengkaji rencana impor beras disaat para petani di Indonesia akan melakukan panen raya tahun ini. Berdasarkan data BPS, produksi beras tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Kami minta kaji ulang rencana impor beras,” kata Komisi IV Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Daniel Johan.

Menurut Daniel, “Ini tekanan yang sangat serius dari Komisi IV. Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani. Kalau denyut ekonomi desa itu berhenti, maka dampaknya akan terasa sampai ke semua kota. Karena daya beli langsung anjlok dan kemiskinan meningkat.”

Sebab sampai Bulan Mei 2021, seluruh petani di Indonesia akan melakukan panen raya. Daniel mendapat kabar bahwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, saat ini harga gabah anjlok sampai ke harga Rp1000 sampai dengan Rp1500.

Kata Daniel, buat apa ada Kementerian Pertanian kalau gabah di tingkat petani bisa anjlok sampai angka Rp1500. Di dapilnya, Kalimantan Barat harga gabah sekarang sekitar Rp3.300 saja sudah bagus. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini.

“Seharusnya kita semua komitmen agar kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Rakyat jangan semakin dipersulit,” katanya.

Legislator dapil Kalbar I itumenyatakan, rencana impor beras akan menjadi pukulan yang sangat berat. Sampai panen raya tahun lalu petani dihajar dengan impor. Oleh karenanya, Daniel meminta Kepala Bulog ikut membantu memantau kondisi petani di Sukabumi tersebut.

“Kapan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan kalau yang menghancurkan adalah kita sendiri. Kami meminta, tunjukkan keberpihakan dari Kementerian Pertanian agar impor tidak dilakukan selama petani panen raya. Dan Kementerian Pertanian harus bertanggungjawab kalau (impor) itu dilakukan. Buat apa program triliun rupiah kalau akhirnya petani bukannya untung malah buntung,” tandasnya.

See also  Terkait Putusan PN Jakpus, Jokowi: Pemerintah Kawal Tahapan Pemilu dengan Baik

Berita Terkait

Viva Yoga: PAN Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Gunhar Gelar Optimalisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banyuasin
Yulian Gunhar Tekankan Semangat Persatuan dalam Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Palembang
Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Memaknai Pancasila Melalui Aksi Nyata Pelestarian Alam
Gerindra: Kekuasaan Wajib Berpihak pada Rakyat
Aktifkan Kembali Partai Patriot
Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan

Berita Terkait

Wednesday, 31 December 2025 - 14:05 WIB

Viva Yoga: PAN Selalu Hadir di Tengah Masyarakat

Friday, 19 December 2025 - 22:57 WIB

Gunhar Gelar Optimalisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banyuasin

Monday, 15 December 2025 - 20:31 WIB

Yulian Gunhar Tekankan Semangat Persatuan dalam Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Palembang

Thursday, 4 December 2025 - 09:04 WIB

Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Memaknai Pancasila Melalui Aksi Nyata Pelestarian Alam

Monday, 10 November 2025 - 20:04 WIB

Gerindra: Kekuasaan Wajib Berpihak pada Rakyat

Berita Terbaru

Nasional

Kereta Panoramic Kian Laris, Penumpang Naik 38,6%!

Friday, 2 Jan 2026 - 18:49 WIB

Nasional

Menteri Dody Tinjau Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang

Friday, 2 Jan 2026 - 18:39 WIB