Ahmad Syaikhu: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

Wednesday, 21 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden PKS Ahmad Syaikhu / Net

Presiden PKS Ahmad Syaikhu / Net

DAELPOS.com – Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung terkait penegakan hukum dan HAM pada sambutannya dalam momen tasyakuran 19 tahun Partai Keadilan Sejahtera, Selasa (20/4/2021). Ia menegaskan penegakan hukum bukan berlandaskan kepentingan kekuasaan, tetapi semangat untuk melindungi hak-hak warganya.

“Supremasi hukum adalah ayah kandung keadilan. Perlindungan HAM adalah ibu kandungnya. Penegakan hukum dan HAM adalah dua sisi dari mata uang sama dari keadilan,” Kata Syaikhu.

“Hukum harus tegak dengan landasan perlindungan HAM. Karena penegakan hukum tidak bersumber dari kepentingan kekuasaan tetapi karena semangat ingin melindungi hak-hak asasi warganya,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum, harus tegak dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan justry bukan justru berpihak kepada kekuasan.

“Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak dan berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat bukan kepada kekuasaan dan pendukung kekuasaan,” tegasnya.

Syaikhu menegaskan, penegak hukum jangan mempermainkan rasa keadilan rakyat hanya demi kepentingan dan melanggengkan kekuasan semata.

“Jangan sekali-kali penegak hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan. Dan  jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekekuasaan semata. Jangan lukai rasa keadilan rakyat demi melanggengkan kekuasaan,” ujar Syaikhu.

See also  PDIP Terima Penghargaan dari Basarnas

Berita Terkait

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan
Kutuk Israel atas Serangan ke Diplomat, Mardani Ali Sera akan gabung Aksi #PKSbersamaGaza

Berita Terkait

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Tuesday, 10 June 2025 - 10:13 WIB

Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah

Berita Terbaru

Megapolitan

DKI-Kemenparekraf: Jakarta Kota Global

Friday, 4 Jul 2025 - 21:23 WIB

Olahraga

Pelatnas Coret 4 Pemain Jelang Kejuaraan Voli Asia U-16

Friday, 4 Jul 2025 - 21:01 WIB

Berita Terbaru

Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali ke Pentas Dunia

Friday, 4 Jul 2025 - 20:56 WIB

Berita Utama

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Friday, 4 Jul 2025 - 20:53 WIB