Reshuffle Kabinet, Momentum Wujudkan Pemerintahan Efektif

Wednesday, 21 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera / Net

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera / Net

DAELPOS.com – Isu reshuffle kabinet kerja ramai di publik. Dalam beberapa kesempatan saya mengingatkan, jangan ada politik dagang sapi. Sosok yang memiliki komitmen, integritas, moralitas dan intelektualitas diperlukan. Ini harus  jadi  perhatian pak @jokowi.

Bila reshuffle benar terjadi, maka momen reshuffle ini terhitung hanya berjarak 4 bulan dari reshuffle lalu (Des ’20). Semoga dinamika itu menjadi  pertanda  keseriusan pemerintah dalam mengatur urusan publik. Jangan sampai reshuffle ini jadi ajang mengatur ulang peta politik semata.

Sebagai seorang presiden, tentu pak @jokowi punya visi, misi sampai target. Evaluasi harus mendengar dari berbagai pihak, publik tak ingin menteri yang diganti kelak adalah mereka yang sebenarnya sudah membangun fondasi kokoh. Mungkin yang bersangkutan tidak popular, tetapi sebenarnya sudah bekerja sangat keras

Evaluasi harus dilakukan dengan adil dan berbasis data yang akurat. Memang reshuffle hak prerogatif presiden, tapi tetap perlu penuh perhitungan dengan melihat efektifitas pemerintahan. Alangkah baiknya di bulan Ramadhan ini, Pak Jokowi mengikuti Reformasi Birokrasi.

Miskin strukur kaya fungsi, tidak perlu banyak di pemerintahan. Karena, di pemerintahan itu sudah punya kekuasaan, udah punya anggaran, udah punya ASN sampai aparat. Dalam momen kali ini, insyaAllah PKS kian teguh sebagai oposisi karena  jelas makin membuat demokrasi kita sehat

Memang kita perlu pemerintahan yang kuat, tapi disaat yang sama oposisi yang tangguh juga diperlukan. Lolosnya Revisi UU KPK dan UU Omnibus Law merupakan contoh tidak kuatnya oposisi di parlemen, check and balances pun kurang berjalan. Dalam konteks demokrasi kita mengalami kerugian, semoga ini disadari rekan-rekan yang lain

Sekarang  ini ada namanya hukum sentimen publik, PKS akan terus mencoba untuk berkomunikasi dengan seluruh stake holder. Jangan hanya kami yang oposisi indoor, tapi kita juga bekerja sama dengan oposisi outdoor, seperti mahasiswa, sipil society, media. Mari kita sama-sama menjaga pemerintahan.

See also  Demokrat Tegas Tolak Rencana Pungutan Pajak Sembako

Tidak punya beban politik seperti periode pertama, salah satu yang mesti pak @jokowi sadari. Monggo reshuffle tapi pastikan hasilnya bermanfaat bagi rakyat, bagi percepatan penanganan Covid-19, perekonomian yang kian membaik, makin adil dan yang utama rakyat merasa negara hadir di negeri ini.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Berita Utama

Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat

Wednesday, 9 Jul 2025 - 14:08 WIB