Fraksi PAN Kutuk Aksi Brutal Polisi Israel di Masjid Al Aqsha

Tuesday, 11 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay / Net

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay / Net

DAELPOS.com – Fraksi PAN DPR RI mengutuk keras aksi brutal polisi Israel terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsha. Tindakan kekerasan itu tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga Palestina, tetapi juga seluruh umat Islam dunia. Israil telah menodai bulan suci Ramadan dan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah.

“Dari video yang beredar, jelas sekali terlihat bagaimana aksi brutal polisi Israel di masjid.Al Aqsha. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM. PBB dan seluruh negara yang bernaung di bawahnya harus mengambil tindakan tegas kepada Israel. Bukankah salah satu fungsi PBB adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rilisnya, Minggu (9/5/2021).

Tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti ini tetap berlanjut disebabkan tidak adanya sanksi tegas kepada Israil. Ada kesan bahwa Israel dibiarkan melakukan kekerasan tanpa batas. Israel seakan dapat mendikte semua negara sehingga mereka dianggap tidak bersalah.

“Kita betul-betul berduka. Kasihan kepada warga Palestina. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Perlawanan mereka sangat tidak berarti. Senjata otomatis hanya dibalas dengan lemparan batu. Ini betul-betul tidak adil,” keluh Saleh. Dalam video yang beredar, seorang ibu yang meminta agar dunia membuka mata atas kekerasan yang dialami warga Palestina. Dia menanyakan dimana peran negara-negara besar. Dimana peran para tokoh dunia, ulama, cendikiawan, pemimpin-pemimpin negara besar. Semua seakan diam dan tak bersuara

Dalam konteks ini, Fraksi PAN mendesak pemerintah melakukan upaya-upaya diplomatik agar warga Palestina bisa dilindungi. Saleh mendesak pemerintah harus berkomunikasi dengan negara-negara lain di PBB. Tidak cukup hanya mengutuk. Harus ada sanksi tegas. Diplomasi dan komunikasi dengan berbagai negara perlu dilakukan. Paling tidak, di PBB Indonesia harus menyampaikan sikap tegas.

See also  Efisiensi Kampanye Pemilu 2024 Menjadi Jalan Tengah

“Indonesia dan Palestina memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang. Wajar kalau Indonesia memiliki kepentingan besar bagi perdamaian dan keamanan warga Palestina. Dan sampai hari ini, warga Palestina masih berharap dan selalu memuji keberpihakan dan bantuan Indonesia kepada mereka,” tutup Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini. 

Berita Terkait

Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kenten Laut, Banyuasin
Hari Kartini, Puan: Perempuan RI Harus Berani Bersuara
Perkuat Kolaborasi, Mendes Yandri Ingin GP Ansor Manfaatkan Jaringan Dukung Pembangunan Desa
Haidar Alwi: Perubahan Pemerintahan Trump BUKAN Bom Waktu Bagi Ekonomi Indonesia.
Delegasi Israel Walkout, Ketua BKSAP DPR RI FPKS: Negara Dunia Dukung Palestina Merdeka
Haidar Alwi: Narasi Tempo Tentang Sufmi Dasco Ahmad Menyimpang dari Etika, dan Fakta Tak Lagi Jadi Landasan
Hasanuddin Siaga 98′ KPK dan Danantara
Terima Aduan Nelayan Soal Surabaya Waterfront Land, LaNyalla: Keadilan Harus Jadi Ukuran

Berita Terkait

Tuesday, 22 April 2025 - 12:57 WIB

Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kenten Laut, Banyuasin

Monday, 21 April 2025 - 20:20 WIB

Hari Kartini, Puan: Perempuan RI Harus Berani Bersuara

Monday, 14 April 2025 - 10:34 WIB

Perkuat Kolaborasi, Mendes Yandri Ingin GP Ansor Manfaatkan Jaringan Dukung Pembangunan Desa

Wednesday, 9 April 2025 - 19:32 WIB

Haidar Alwi: Perubahan Pemerintahan Trump BUKAN Bom Waktu Bagi Ekonomi Indonesia.

Wednesday, 9 April 2025 - 09:05 WIB

Delegasi Israel Walkout, Ketua BKSAP DPR RI FPKS: Negara Dunia Dukung Palestina Merdeka

Berita Terbaru

Berita Utama

Menteri PU Dorong Penerapan IPHA untuk Swasembada Pangan

Tuesday, 22 Apr 2025 - 21:10 WIB

Ekonomi - Bisnis

Netmonk Dukung Pemda Papua Barat Daya Pantau Efektifitas Layanan Digital

Tuesday, 22 Apr 2025 - 17:15 WIB