DAELPOS.com – Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Ketua KPK Firli Bahuri imbas dari polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Busyro berdoa agar Jokowi segera mengambil keputusan cepat.
“Tergantung Presiden, kalau Presiden hendak memberhentikan itu (Firli) bagus sekali, kita doakan,” ujar Busyro dikutip dari CNN Indonesia TV Newsroom, Rabu (19/5/2021).
Namun, bila Jokowi tidak mengambil keputusan untuk memberhentikan Firli Bahuri, maka Busyro menyebut warga sipil akan mengambil langkah.
“Kami masyarakat sipil akan melakukan langkah-langkah penuh keadaban, nuansa moral dalam langkah memundurkan Firli Bahuri, maaf ya, (Firli) memalukan instansi kepolisian,” kata Busyro.
Menurut Busyro, Firli Bahuri melanggar kode etik. “Dia melakukan pelanggaran kode etik, bahkan ketika menjadi deputi penindakan KPK pun sudah diperiksa melakukan pelanggaran kode etik, maka seharusnya pimpinan KPK itu 5 orang itu mengambil keputusan, untuk apa? Agar ketua KPK ini berhenti dengan sendirinya,” lanjutnya.
Desakan kepada Firli Bahuri untuk mundur dari ketua KPK mengalir deras. Sejumlah kalangan meminta secara terang-terangan agar Firli mundur.
Boyamin Saiman selaku koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menilai Firli seharusnya mundur dari jabatannya saat ini. Sebab, Firli selama ini, menurut Boyamin, lekat dengan kontroversi.
“Kalau dalam konteks kontroversial terus begini ya kalau saya menyarankan sebaiknya Pak Firli mundur aja lah dari Ketua KPK, setidaknya mundur dari Ketua KPK menjadi wakil ketua KPK aja, biar dipimpin oleh Pak Nawawi, atau Pak Ghufron, ya paling ndak Pak Alex Marwata lah,” ucap Boyamin.
Suara Boyamin itu turut didengungkan Direktur YLBHI Asfinawati yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lembaga-lembaga lainnya. Asfinawati menuding Firli menggunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri.
“Koalisi Masyarakat Sipil sejak saat pencalonan pimpinan sudah mengatakan Firli salah satu calon yang bermasalah,” ucap Asfinawati dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021)
