DAELPOS.com – Saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berhasil dikendalikan dengan baik. Tercatat hingga kini untuk kasus harian mencapai 3,53 per 1 Juta penduduk dengan tingkat dan Rt yang rendah 0,73 yang berarti laju penularan terkendali.
“Angka ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Singapura, Inggris atau Malaysia,” kata Menko Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto kepada wartawan, Kamis (21/10).
Sementara dalam upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi, Indonesia juga membaik. Pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tahun 2019 Ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen dan secara khusus 4,97 persen di Q4-2019.
Selama masa pandemi 2020, ekonomi Indonesia dan Global yang terguncang, mampu menahan kontraksi ekonomi pada tahun 2020 hanya sebesar -2,07persen (yoy) dan menjadi peringkat 4 di antara negara G20.
Tahun 2021, penguatan pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07 persen YoY di Q2-2021. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage.
“Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini diperkirakan akan mencapai 3,7 hingga 4,5 persen,” kata Airlangga
Dari sisi pengendalian harga, Inflasi Indonesia juga menunjukkan capaian yang patut diapreasiasi. Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,72 persen.
Hingga September 2021 inflasi masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60 persen yoy dengan tiap komponennya juga berada dalam tren penurunan.
Dari sisi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat akibat COVID-19, kini telah berhasil diturunkan.
Angka Kemiskinan dari 10,19 persen pada September 2020 turun menjadi 10,14 persen pada Mar 2021. Sementara angka pengangguran dari 9,77jt orang (7,07%) menjadi 8,75jt orang (6,26%)
Airlangga juga menjelaskan jika pengangguran ini dapat diatasi melalui berbagai program. Salah satunya yaitu Program Kartu Prakerja. Pada tahun 2021, dari batch 12 ke 21 juga telah disalurkan 5,9 juta Kartu Prakerja dengan total insentif sebesar Rp9,5 Triliun.
Untuk program pengentasan kemiskinan, telah disusun Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem, yakni dengan mengurangi Beban Pengeluaran melalui PKH, Kartu Sembako, Subsidi Listrik dan LPG, dan lain-lain.
Kemudian meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan terutama pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan ultra mikro, KUR, Padat Karya Tunai Dana Desa, BUMDes, Kartu Prakerja, dan lain-lain. Ketiga perbaikan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari sisi investasi Airlangga menyatakan pada 2019 realisasi PMA dan PMDN mampu tumbuh masing-masing 10 persen dan 17,6 persen (yoy).
Namun kini, hingga Semester 1-2021 PMDN dan PMA mampu tumbuh masing-masing 3,5 persen dan 16,8 persen (yoy), dan secara total 10 persen yoy.
“Peningkatan investasi ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui UU Cipta kerja yang menyederhanakan sejumlah aturan yang selama ini menghambat investasi,” kata Airlangga.
Upaya pemerintah mendorong industri berorientasi ekspor dan peningkatan nilai tambah ekspor komoditas juga berhasil membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 17 bulan berturut-turut.
“Indonesia berhasil memanfaatkan peluang peningkatan harga komoditas selama pandemi,” tambah Airlangga.
NERACA PERDAGANGAN
Kondisi Neraca Perdagangan saat ini jauh lebih baik bahkan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sampai dengan September 2021, rata neraca per bulan mengalami surplus 2,8 miliar USD.
Bahkan pada September 2021 mengalami surplus 4,37 miliar USD. Padahal tahun 2019 mengalami defisit sebesar -0,3 miliar USD.
Seluruh pencapaian di sisi ekonomi makro ini menurut Airlangga sangat bergantung pada upaya pengendalian pandemi.
Respon cepat pemerintah dalam membentuk (KPCPEN) telah berhasil menyeimbangkan kebijakan kesehatan dan ekonomi serta mendorong aktivitas ekonomi untuk segera pulih.
“Strategi gas dan rem yang memperkuat pengendalian pandemi di sisi hulu maupun hilir telah meningkatkan efektivitas Program PCPEN. Selain itu peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap pandemi COVID-19. Seluruh upaya ini telah mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Airlangga.
APBN juga memiliki peran dalam mendorong aktivitas ekonomi selama pandemi. Implementasi Program PEN terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Airlangga juga menyatakan seluruh kombinasi kebijakan ini berhasil memulihkan ekonomi Indonesia relatif lebih cepat dibandingkan negara lain.
Indonesia tercatat memiliki COVID-19 Recovery Index yang tertinggi di ASEAN pada 30 September 2021.
“Total score Indonesia yang sebesar 54,5 menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan Singapura, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina,” ujar Airlangga.
Dua tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf ditandai dengan berbagai upaya extraordinary pemerintah dalam mensinergikan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi karena pandemi memberikan dampak signifikan bagi berbagai kelas masyarakat sehingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas.
Dari sisi anggaran, alokasi penanganan pandemi diberikan kepada berbagai klaster dengan alokasi untuk kesehatan dan perlindungan sosial menjadi porsi terbesar dan kemudian diikuti oleh dukungan untuk UMKM dan sektor usaha lainnya.
Pemerintah menyadari bahwa berbagai permasalahan struktural yang terjadi yang tetap membutuhkan penanganan lewat UU Cipta Kerja yang menjadi salah satu terobosan untuk menjaga momentum dan menjadi jembatan pemulihan ekonomi dengan reformasi struktural.
Berbagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga terus berjalan, misalnya: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Berbagai target Proyek Strategis Nasional tetap diselesaikan.
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang tetap berjalan saat pembatasan sosial, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
Tahun ini, tema kerja pemerintah sebagaimana dicanangkan dalam RKP 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.”
Penguatan reformasi difokuskan pada penguatan reformasi struktural yang terus dilakukan Tahun 2022, tema RKP masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Dengan pondasi pemantapan penanganan pandemi serta ekonomi yang semakin pulih, diharapkan memuluskan reformasi struktural.
“Melanjutkan arahan Presiden, semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini,” kata Airlangga.
