DAELPOS.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) saat ini menjadi tonggak penyelamat perekonomian Indonesia di tendah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, sektor UMKM sejak dulu hingga sekarang menjadi garda terdepan dalam menopang dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan besar sehingga tidak terjadi PHK dan dapat menyelamatkan masyarakat untuk tetap mempunyai aktivitas usaha ekonomi,” kata Misbakhun seperti yang kami kutip dari laman SOKSINEWS, Kamis (6/1/2022).
Sekjen DEPINAS SOKSI ini mengungkapkan, para pelaku UMKM mampu menciptakan peluang dengan beradaptasi dengan masuk ke dalam ekonomi digital.
“Selama pandemi, jumlah UMKM yang terhubung dengan platform digital meningkat lebih dari dua kali lipat atau 105 persen menjadi 16,4 juta pelaku UMKM,” ujarnya.
Bahkan selama tahun 2020, kata Misbakhun, digitalisasi sektor UMKM membuat 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan.
“Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan nilai transaksi produk kesehatan mencapai 154 persen, Makanan Minuman 106 persen, dan Elektronik mencapai 24 persen,” ungkapnya.
“Di sisi lain, jumlah transaksi digital meningkat sebanyak 45 persen dan secara khusus, peningkatan transaksi e-commerce sebesar 55 persen selama pandemi Covid-19,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Misbakhun menuturkan, pemanfaatan platform digital untuk memasarkan produk UMKM tersebut, membuktikan UMKM tetap melangkah maju meskipun di tengah keterbatasan.
“Pemerintah harus mampu hadir untuk memberikan stimulus dalam meningkatkan digitalisasi pelaku UMKM,” pintanya.
Lebih lanjut, Misbakhun menilai, saat ini pemerintah telah memiliki sejumlah program seperti Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang telah membuat 8,4 juta pelaku UMKM online.
“Namun, masih banyak lagi pelaku UMKM di luar sana yang belum masuk ekosistem digital dan masalah ini harus menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan,” tegasnya.
“Program bantuan tunai dan akses permodalan juga harus diperluas sehingga dapat terjangkau oleh seluruh pelaku UMKM. Begitupun dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Prakerja yang telah berjalan dengan baik harus tetap dilanjutkan,” tutupnya.
