DAELPOS.com – Jakarta adalah kota metropolitan sekaligus pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia yang memiliki beragam gagasan dan program untuk mewujudkan kesejahteraan warganya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta selalu berupaya untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi setiap warganya.
“Kami bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, hunian, hingga hak warga dalam mendapatkan pendidikan secara merata. Hal-hal tersebut turut menjadi program prioritas yang masuk agenda untuk segera dituntaskan,”ungkap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Wujudkan Ketahanan Pangan
Jakarta mempertahankan ketahanan pangan warganya melalui penyediaan subsidi pangan yang semakin meningkat dan penerima manfaat yang juga semakin luas. Terbukti dari Indeks Ketahanan Pangan DKI Jakarta menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2017-2021 secara konsisten berpredikat “Sangat Tahan”.
Subsidi pangan diberikan untuk 4.610.623 orang selama 5 tahun (2017-201) dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Subsidi yang diberikan seperti daging, telur ayam, ikan, beras, dan susu, dengan sasaran warga tidak mampu yang tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, penyandang disabilitas, penghuni rusun, lansia, Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), guru/tenaga honorer, hingga kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program pangan murah tersebut diadakan setiap bulan. “Adanya program pangan bersubsidi ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup,” jelas Gubernur Anies.
Kemudian, telah terbangun 35 gerai Jakmart, 55 mini DC (Distribution Channel), serta 4 Jakgrosir di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu dan 307 pusat distribusi pangan murah. Di samping itu peremajaan fisik/revitalisasi yang telah selesai pada 6 (enam) pasar tradisional di Jakarta dan 10 (sepuluh) pasar yang masih dalam proses revitalisasi. Revitalisasi dilakukan untuk menyediakan fisik pasar yang lebih baik dan diharapkan punya dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan dan transaksi perekonomian di Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kolaborasi antardaerah di bidang pertanian untuk memastikan ketersediaan beras bagi kebutuhan warga Jakarta. Kerja sama penyediaan beras dilakukan dengan 40 daerah di Indonesia di antaranya Pemkab Ngawi, Pemkab Sumedang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Blitar, dan berbagai daerah lainnya, serta lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, dan BUMD. Kerja sama tersebut juga dalam rangka pengembangan potensi daerah, percepatan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, serta terjalin hubungan timbal balik positif antarwilayah untuk menyejahterakan warga.
Kesehatan untuk Kesejahteraan
Penyediaan Kartu Jakarta Sehat Plus dengan capaian Universal Health Coverage pada tahun 2022 sebesar 98,54% dari target 100% merupakan pelengkap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mampu menjangkau 1.357 orang dari masyarakat kurang mampu sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 3.065 orang pengemudi Transjakarta dan JakLingko, dan 2.127 orang tokoh agama.
Sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta juga mendapatkan Jaminan Kesehatan Tambahan di luar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Layanan pada jaminan kesehatan tambahan meliputi pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT) darah yaitu tes uji saring virus Hepatitits B oleh Palang Merah Indonesia (PMI), pengobatan korban kekerasan, Ambulance Gawat Darurat (AGD), visum korban kekerasan perempuan dan anak, kesehatan pada Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kesehatan pada kejadian bencana
Di saat pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan masyarakat menyediakan fasilitas isolasi terkendali di sejumlah lokasi dan kolaborasi pelaksanaan vaksinasi, serta rutin menyediakan informasi mengenai pelayanan selama COVID-19 melalui website covid.jakarta.go.id. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen agar sektor terdampak dapat kembali bangkit di tengah pandemi.
Peningkatkan layanan kesehatan warga melalui transformasi pelayanan RSUD di Jakarta dilakukan di berbagai aspek, seperti pengembangan layanan unggulan dan jejaring layanan rujukan pada 32 RSUD di DKI Jakarta, standarisasi hospitality (keramahtamahan dan penampilan diri), serta standarisasi logo, penjenamaan, seragam, dan sarana prasarana. Pengembangan pelayanan unggulan dan jejaring layanan rujukan seperti Layanan Ginjal dan Jantung Terpadu, Layanan Stroke Terpadu, Layanan Geriatri Terpadu, Layanan Kesehatan Ibu dan Anak/Tumbuh Kembang Anak, dan Layanan Klinik Gangguan Belajar.
Kemudian, penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta hadir memberi pesan kuat sekaligus ikhtiar besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua warga. “Tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga promosi kesehatan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Harapannya hadirnya Rumah Sehat untuk Jakarta ini dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya berkunjung di saat sakit, sehingga masyarakat menjadikan kesehatan sebagai tujuan dan cara hidup,” terang Gubernur Anies.
Hunian Berkualitas, Warga Naik Kelas
Tersedianya hunian yang layak merupakan hak setiap warga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan beragam jenis hunian berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup warga Jakarta melalui integrasi program JAKHABITAT. Berbagai program layanan perumahan dan permukiman terjangkau dan berkualitas di Jakarta menjadi lebih mudah diakses oleh warga. Sebagai pusat integrasi pemasaran aset/properti JAKHABITAT, dibangun Galeri Huni JAKHABITAT di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan yang akan menjadi sumber informasi dan akses warga dalam mendapatkan hunian.
Penataan kawasan perkampungan dilakukan secara partisipatif dan kolaborasi bersama masyarakat melalui Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebanyak 142 RW padat penduduk telah ditata dan target 81 RW sasaran yang akan ditata. Sebanyak 142 RW padat penduduk telah ditangani dan target 81 RW yang akan dilakukan penataan. Kampung yang sudah dibangun yaitu Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara; Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jakarta Timur; Kampung Susun Bayam, Jakarta Barat; serta yang masih dalam proses pembangunan yaitu Kampung Susun Akuarium Tahap II dan Kampung Susun Bayam. Total kampung susun yang akan terselesaikan pembangunannya pada tahun ini sebanyak 12 blok dengan 472 unit hunian.
Di samping itu, kolaborasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (PPKUKM) dalam mendirikan Koperasi Kampung Kota, bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Kolektif kepada lebih dari 7.500 rumah yang diberikan kepada koperasi warga. Ini semua menjadi bagian dari upaya penataan kampung berbasis pemberdayaan masyarakat.
Terdapat Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang pembangunannya semakin progresif. Sebanyak 33 tower dan 7.421 unit Rusunawa telah diresmikan dan merupakan rekor pembangunan unit Rusunawa terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rusunawa tersebut menawarkan keunggulan seperti harga terjangkau dan kualitas fisik sama dengan hunian vertikal yang dibangun oleh swasta/apartemen komersial. Selain untuk warga sipil, penyediaan Rusun juga diberikan untuk warga eks-Asrama Polisi Menteng dan anggota aktif kepolisian melalui pembangunan Rusun Polri Menteng, Jakarta Pusat yang terdiri dari 2 tower dan 400 unit hunian sebagai wujud rumah dinas yang layak bagi masa depan keluarga anggota Kepolisian Polda Metro Jaya.
Tak berhenti di situ, penyediaan hunian tanpa down payment (DP) Nol juga terus dibangun. Hingga kini, total sebanyak 6 tower dan 2.332 unit hunian DP Nol telah diresmikan, yaitu Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa Jakarta Timur; Tower Bunaken Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat; Bandar Kemayoran, Jakarta Utara; Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur.
Untuk kalangan menengah, terdapat hunian sewa Alaspadu sebanyak 359 unit dan hunian kepemilikan Rumapadu sebanyak 320 unit di kawasan berorientasi transit yang dekat dengan stasiun transportasi publik dengan harga terjangkau. Hunian Alaspadu tersebar di sekitar tiga stasiun MRT Jakarta, yaitu Rukita Kudus Menteng (54 Unit) dekat Stasiun Dukuh Atas BNI, Rukita Jack House Melawai (25 Unit) dekat Stasiun Blok M BCA, dan COVE Sky Cipete (27 Unit) dekat Stasiun Cipete Raya. Sementara Rumapadu yang masih dalam tahap pembangunan berlokasi di One Bell Park Apartment, Fatmawati dekat Stasiun Fatmawati. Penyediaan hunian kawasan Transit Oriented Development (TOD) ini dilaksanakan PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta berkolaborasi dengan pihak swasta.
Pendidikan Merata dan Berkeadilan
Pendidikan sebagai gerbang menapaki masa depan juga menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama, setara, dan berkeadilan untuk setiap peserta didik dari kalangan masyarakat tidak mampu di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada peserta didik mulai SD, SMP, SMA, SMK, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dengan total 849.170 penerima. Di samping itu penyediaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang mengakomodir 105 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia dan 14 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DKI Jakarta dengan total 14.193 penerima (tahap 1 tahun 2022).
Kualitas pendidikan kejuruan atau SMK juga semakin ditingkatkan, agar para peserta didik dapat berdaya saing global. Peserta didik SMK di Jakarta terus terbina dengan baik sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan. Lulusan SMK kini sudah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selain itu 10 (sepuluh) SMK baru telah dibangun beserta peralatan yang menunjang kegiatan belajar.
Upaya Pemprov DKI akan terus berlanjut. Program yang telah usai diresmikan, dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan untuk menyejahterakan warga. Berbagai program yang masih dalam proses pengerjaan juga membutuhkan kerja sama semua pihak agar tuntas sesuai jadwal dan anggaran. Kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat masih dibuka lebar untuk semakin memajukan kota dan membahagiakan warganya.
