KPK Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional 2022

Monday, 24 October 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jumat (21/10). Kegiatan yang terselenggara di halaman Kantor Kemenko Polhukam, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Menteri Agama Yaqut Cholil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, seluruh santri dan yayasan pondok pesantren di Indonesia bisa ikut serta untuk mengembangkan berbagai kebijakan dan program dukungan yang telah diberikan pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pesantren di seluruh daerah.

“Dengan tema ‘Halaqah Kebangsaan: Ideologi Negara Ideologi Santri’, pondok pesantren harus bisa mencetak penerus ulama dan tokoh dakwah yang mengikuti perkembangan zaman. Karena, pesantren memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan UU No.18 Tahun 2019,” kata Ma’ruf kepada para santri dan pengurus pesantren.

Ma’ruf juga memaparkan tiga poin peran santri dalam merebut kemerdekaan dan membangun negeri. Setidaknya ada tiga hal alasan santri untuk terus berperan dalam kemajuan Indonesia.

Pertama, semangat santri dalam mencintai Tanah Air yang dianggap sebagian daripada iman. Kedua, santri memegang teguh atau menjaga kesepakatan bersama secara Nasional.

“Adapun yang ketiga, semangat membangun dan memakmurkan bumi termasuk Negara Indonesia. Karena itu, kaum santri dituntut agar bisa mengembangkan ekonomi, pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian,” pinta Ma’ruf.

Oleh karenanya, peran santri di Indonesia sudah diakui oleh negara, sehingga ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Karena santri terus berkiprah sejak sebelum kemerdekaan, ketika juga berjuang mengusir penjajahan, menyusun konstitusi negara, dan mempertahankan Republik Indonesia.

See also  Polisi Serahkan Tabung Sitaan ke Pemprov DKI untuk fasilitas kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan, hari santri merupakan momentum penghargaan kepada kaum santri atas peran dan pengabdiannya kepada bangsa. Santri dinilai selalu hadir dalam setiap langkah kebangsaan dan pembangunan nasional.

“Ideologi negara ini dahulu dibangun oleh pendiri bangsa bersama kaum santri, bersama para ulama, sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mempertahankan ideologi negara. Jadi, tidak perlu dipertentangkan dengan ideologi lain, karena ideologi negara itu ideologi santri,” kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, para santri di era sekarang bisa lebih berkontribusi kepada negara dan bisa mengisi jabatan-jabatan strategis, baik di pemerintahan atau swasta. Untuk itu, Mahfud menekankan kepada para santri agar tetap menjunjung ideologi Pancasila.

“Jika dahulu lulusan pesantren hanya bisa bekerja di Kementerian Agama di tingkat kelurahan atau desa. Tapi santri sekarang bisa jadi wakil presiden, wirausahawan, seniman, dan jabatan penting di instansi pemerintah atau pendidikan,” ungkap Mahfud.

Terakhir, Mahfud juga berpesan pada kesempatan yang baik itu agar para santri tetap tangguh untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali umat Islam, karena Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah kepemudaan.

Berita Terkait

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal
Pemprov DKI: 185 Lapangan Padel di Jakarta Tak Berizin
Pengemudi Ugal-Ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari Jadi Tersangka
Almira Nabila Fauzi; Bermain Judol Jika Terbukti Bansos Akan Diputus.
Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum
Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa

Berita Terkait

Friday, 13 March 2026 - 00:26 WIB

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Wednesday, 4 March 2026 - 23:07 WIB

OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal

Saturday, 28 February 2026 - 19:28 WIB

Pemprov DKI: 185 Lapangan Padel di Jakarta Tak Berizin

Thursday, 26 February 2026 - 17:05 WIB

Pengemudi Ugal-Ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari Jadi Tersangka

Friday, 20 February 2026 - 14:54 WIB

Almira Nabila Fauzi; Bermain Judol Jika Terbukti Bansos Akan Diputus.

Berita Terbaru

Berita Utama

Arus Mudik Meningkat, 1,8 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Saturday, 21 Mar 2026 - 19:14 WIB