Wakil Ketua DPR RI : Judi Online Ilegal, Tidak Tepat Dikenakan Pajak!

Wednesday, 13 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus / foto ist

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus / foto ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus angkat bicara soal usulan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang akan memungut pajak dari aktivitas judi online. Menurutnya, judi online merupakan hal ilegal. Sehingga,  tidak tepat dikenakan pajak.

Karena itu, ia meminta kepada Menkominfo untuk mempertimbangkan banyak hal atas usulan tersebut. Khususnya, terkait legalitas judi online di Indonesia.

“Itu belum tuntas (pembahasannya), baru kemarin rapat. Tunggu dulu, itu kan pertanyaannya, apakah judi dilegalkan di indonesia? Kan itu masalahnya, gimana kalau (judi online) ilegal terus kita mengambil pajak?” ujar Lodewijk Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa pemerintah perlu mengatur kebijakan-kebijakan terkait yang harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum menerapkan usulan pajak judi online tersebut. “Ada aturan-aturan lagi yang harus dibereskan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan ini,” lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pekan lalu, Menkominfo Budi sempat menyebut potensi kerugian Indonesia gara-gara judi online. Ini karena hanya Indonesia di negara ASEAN yang tidak melegalkan judi. Budi pun menyingung adanya usulan penerapan pajak judi online.

“Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sedangkan judi online lintas batas. Kalau kita begini terus, yang ada kita rugi menurut saya. Karena saya berdiskusi dengan banyak pihak, ada yang bilang, ya sudah dipajakin saja, misalnya. Dibuat terang, dipajakin,” katanya. 

See also  Kemendagri, KPK, dan BPKP Kompak Cegah Korupsi

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB