BUMN Dihapus itu Fitnah, Anies: Menteri Kutip Informasi Tak Masuk Akal, Yang Pegang Kewenangan Tak Pakai Akal Sehat

Tuesday, 6 February 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Calon Presiden nomor urut satu dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah, Senin 5 Februari 2024. Menjawab pertanyaan tentang kabar Timnas Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN akan menghapus BUMN dan mengubahnya menjadi koperasi, Anies mengungkapkan ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak.

“Kalau kita dengar ada jenis informasi yang tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan itu tidak sedang menggunakan akal sehat,” sindir Anies.

Mana mungkin, kata Anies, BUMN dihapuskan.

“Jadi ketika Pak Menterinya yang ngomong, lho memang Pak Menterinya tidak berpikir kritis? Di mana critical thinking-nya? Ini sebelum ngomong substansinya. Jadi ketika mendengar informasi itu, kita bisa menakar ini masuk akal atau tidak. Ini jelas tidak tidak masuk akal,” ujar Anies.

Apa yang terjadi? Menurut Anies, BUMN bukan dihapus, tetapi malah harus ditata ulang.

“BUMN kita ini sudah banyak mengalami problem yang terlalu besar. (BUMN dihapus) itu tidak benar. Itu fitnah. Dan fitnah yang tidak masuk akal. Kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara,” jelas Anies.

Menurut dia, negara punya dua tangan, yakni birokrasi dan korporasi. Birokrasi itu Kementerian, Dinas, dan Badan. Korporasi itu BUMN dan BUMD.

“Keduanya punya tugas melakukan pembangunan. BUMN jangan dipakai sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Negara tidak berdagang dengan rakyat,” ujar Anies.

Ada yang dikerjakan pakai birokrasi sulit, lebih mudah pakai korporasi. “Sebagai contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai Dishub, tetapi ada ketentuan regulasi yang rumit. Tetapi ketika melalui korporasi, BUMD belanjanya mudah, melakukan kontrak mudah, pemberhentian mudah. Ada kelenturan korporasi,” pungkasnya

See also  Bank OCBC NISP Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Digital melalui Gerakan #LawanTipu2Online

Berita Terkait

Bank Mandiri Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga
Wamen Todotua: Indonesia dan Australia Berada pada Momentum Tepat Perkuat Kemitraan Investasi
Menteri Rosan: Kolaborasi Riset dan Industri Jadi Kunci Hilirisasi Bernilai Tambah
Danantara Resmi Satukan Hotel-Hotel BUMN
OJK Terbitkan POJK Financial Influencer, Perkuat Perlindungan Konsumen
Wamen Investasi Percepat Proyek Bioetanol di Lampung
Harga Emas Antam Turun Rp31 Ribu Jadi Rp2,754 Juta per Gram
BRI Gandeng Syailendra Capital di BRImo

Berita Terkait

Thursday, 2 July 2026 - 15:22 WIB

Bank Mandiri Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga

Thursday, 2 July 2026 - 09:58 WIB

Wamen Todotua: Indonesia dan Australia Berada pada Momentum Tepat Perkuat Kemitraan Investasi

Sunday, 28 June 2026 - 21:19 WIB

Menteri Rosan: Kolaborasi Riset dan Industri Jadi Kunci Hilirisasi Bernilai Tambah

Sunday, 28 June 2026 - 16:40 WIB

Danantara Resmi Satukan Hotel-Hotel BUMN

Wednesday, 24 June 2026 - 18:23 WIB

OJK Terbitkan POJK Financial Influencer, Perkuat Perlindungan Konsumen

Berita Terbaru

News

PPAPP DKI Gelar Penyuluhan Keluarga di 267 Kelurahan

Friday, 3 Jul 2026 - 18:40 WIB