Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II Diduga Terima Fee Proyek

Tuesday, 29 October 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto istimewa

foto istimewa

DAELPOS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot seorang pejabat eselon II atau setara direktur di Kementerian Pertanian (Kementan) setelah ditemukan menerima suap atau fee proyek sebesar Rp700 juta.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa pencopotan ini merupakan tindak lanjut dari laporan mengenai tindakan korupsi di institusinya. “Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya nilai suapnya Rp700an juta, yang diakui Rp500 juta,” ujarnya di Jakarta, dikutip ANTARA, Senin (28/10).

Ia menambahkan bahwa pelaku saat ini sedang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. “Sementara itu, kami juga memeriksa tiga orang bawahan pelaku. Kami minta Itjen bekerja profesional,” tambahnya.

Mentan menjelaskan bahwa tindakan tegas ini sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan tiga pesan penting: pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta pencapaian swasembada pangan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan.

Sebelumnya, pada Kamis (17/10), Amran juga mencopot tiga pegawai eselon II dan III karena meminta komisi hingga Rp10 miliar dari proyek-proyek yang masuk ke Kementan. “Ketiga oknum tersebut meminta komisi 25 persen dari pengusaha jika proyek yang ditawarkan berhasil masuk Kementan,” jelasnya.

“Hari ini kami copot yang bersangkutan. Non aktif, bisa saja pemecatan,” tegas Amran, sambil menambahkan bahwa masalah ini telah diserahkan kepada pihak berwenang. Ia juga menyebut bahwa ketiga orang tersebut telah berulang kali melakukan penyelewengan.

Amran menegaskan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan pegawai yang terlibat dalam korupsi di Kementan, dan selalu siap dengan surat pemecatan atau pemberhentian yang dapat langsung diterapkan jika terjadi pelanggaran serupa.

See also  Kejari Jakarta Barat Terima Pembayaran Denda Rp 3 M dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan

Berita Terkait

Operasi Patuh Jaya 2025 Dimulai: Tilang Menanti di Sederet Lokasi Ini!
Konflik Agraria Tani Lauchi Menjadi Sorotan: DPD RI Gelar RDP dengan Stakeholder
Haidar Alwi Ungkap Alasan Usulan Anggaran Tambahan Polri Patut Didukung
GENCAR Indonesia Desak KPK Tetapkan Pejabat BI dan Kepala KPw BI Daerah Tersangka Korupsi CSR BI
Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Berita Terkait

Tuesday, 15 July 2025 - 13:44 WIB

Operasi Patuh Jaya 2025 Dimulai: Tilang Menanti di Sederet Lokasi Ini!

Monday, 14 July 2025 - 19:16 WIB

Konflik Agraria Tani Lauchi Menjadi Sorotan: DPD RI Gelar RDP dengan Stakeholder

Friday, 11 July 2025 - 10:41 WIB

Haidar Alwi Ungkap Alasan Usulan Anggaran Tambahan Polri Patut Didukung

Thursday, 10 July 2025 - 16:09 WIB

GENCAR Indonesia Desak KPK Tetapkan Pejabat BI dan Kepala KPw BI Daerah Tersangka Korupsi CSR BI

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Berita Terbaru

Berita Utama

Coffee Morning BKSAP-Uni Eropa Pertegas Komitmen Kerja Sama

Thursday, 17 Jul 2025 - 14:33 WIB

Olahraga

SEA V League 2025 Leg 2, Timnas Unggul Tipis 3-2 Atas Filipina

Thursday, 17 Jul 2025 - 14:30 WIB