Senator Agita Nurfianti Dorong Optimalisasi & Pemeliharaan Sawah Non-Aktif di Jabar

Wednesday, 9 July 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

daelpos.com  – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Agita Nurfianti mendorong optimalisasi dan pemeliharaan sawah non-aktif di Jabar. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat BULD DPD RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Gizi Nasional, Senin (7/7), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

“Di Jawa Barat itu memang banyak sawah dan menjadi salah satu daerah penghasil beras terbanyak. Tapi di sana itu ada sawah yang aktif dan ada juga yang non-aktif. Untuk sawah-sawah non-aktif ini, mohon agar diperhatikan supaya tidak menjadi alih fungsi lahan,” ujarnya.

Agita menekankan pentingnya pembangunan dan perawatan sistem irigasi untuk menghidupkan kembali sawah-sawah non-aktif yang selama ini terkendala infrastruktur dan dukungan anggaran.

“Jadi mohon ini untuk diperhatikan juga supaya jangan hanya fokus pada pembangunan lahan baru, tapi juga pemeliharaannya, agar lahan-lahan pertanian yang sudah ada tidak terbengkalai, yang non aktif bisa aktif kembali,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Yudi Sastro menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan program optimalisasi lahan rawa dan lahan non rawa sebagai solusi bagi lahan-lahan yang hanya bisa ditanami sekali setahun akibat kekurangan irigasi. Program ini akan menggunakan metode irigasi perpompaan, sumur dalam maupun dangkal, serta perbaikan irigasi yang bermasalah. Kementerian juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program ini di tahun 2025 dan 2026.

“Monggo nanti Bapak dan Ibu sekalian disampaikan ke Kementerian Pertanian, nanti bisa kita tindak lanjuti dan ini merupakan aspirasi dari daerah karena kami selama ini benar memang kami menunggu CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dari Dinas Kabupaten karena dari Dinas Kabupaten diapprove sama Provinsi kemudian dikirimkan ke Kementerian Pertanian, kemudian kita approve, karena itu kalau programnya ada kita akan berikan.

See also  Menyedihkan, 60% Tambahan Pasien Positif Corona Jatim Berasal dari Surabaya

Lebih lanjut, Kementerian Pertanian juga membuka peluang untuk program cetak sawah baru, apabila daerah memiliki potensi lahan yang memadai, pihaknya akan menindaklanjutinya, meskipun diakui bahwa kuota cetak sawah ini terbatas jumlahnya.

“Nah sekarang cetak sawah pun demikian. Jadi ada beberapa daerah yang butuh cetak sawah, tambahan sawah, ada potensi lahan, itu diajukan ke Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, itu nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau tahun ini kuotanya sudah full bisa kita lakukan di Tahun 2026.

Agita Nurfianti menyambut baik penjelasan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi daerah, khususnya Jawa Barat, agar ketahanan pangan nasional dapat dijaga melalui pemanfaatan maksimal lahan-lahan pertanian yang ada.

Berita Terkait

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi
BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan
Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila
Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru
GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta
Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi
Nono Sampono Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Rumah Rawat Inap Anak Penderita Kanker

Berita Terkait

Wednesday, 9 July 2025 - 14:00 WIB

Senator Agita Nurfianti Dorong Optimalisasi & Pemeliharaan Sawah Non-Aktif di Jabar

Monday, 7 July 2025 - 21:20 WIB

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Friday, 4 July 2025 - 07:27 WIB

Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi

Tuesday, 1 July 2025 - 13:48 WIB

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan

Monday, 30 June 2025 - 09:23 WIB

Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Berkat Akses Mudah, Penumpang LRT Harjamukti Terus Melonjak

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:25 WIB

News

DPR Setujui Anggaran Tambahan Kemenag untuk Tunjangan Guru

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:19 WIB