Kementerian PU Tuntaskan Normalisasi Sungai dan Perbaikan Infrastruktur di Tapanuli-Sibolga

daelpos.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan darurat pada infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Langkah cepat di sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, serta sarana prasarana permukiman terus dikerjakan guna memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen penuh Kementerian PU dalam penanganan percepatan tersebut. “Kondisi yang terjadi di Sumatera Utara membutuhkan respons yang cepat dan terukur. Kementerian PU memastikan seluruh sumber daya, baik alat berat, tenaga teknis, maupun dukungan infrastruktur dasar, digerakkan untuk memulihkan fungsi infrastruktur, membuka akses jalan, dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” kata Menteri Dody.

Siklon Tropis Senyar yang terbentuk pada 26 November 2025 menyebabkan hujan sangat lebat hingga ekstrem, sehingga memicu banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Penanganan darurat dilakukan secara simultan untuk memastikan pemulihan dapat berlangsung cepat, terutama pada daerah yang mengalami kerusakan paling serius.

Saat meninjau Aliran Aek Doras, Kota Sibolga bersama Komisi V DPR RI, Rabu (10/12/2025), Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro mengungkapkan bahwa sedimentasi berat telah menurunkan kedalaman sungai secara signifikan sehingga memicu luapan ke permukiman. Normalisasi sungai menjadi langkah prioritas. “Kedalaman sungai yang sebelumnya sekitar 2 meter sekarang tersisa 0,5 meter akibat sedimentasi. Karena itu kita lakukan normalisasi agar saat hujan deras, aliran tidak meluap,” ujar Dwi Purwantoro.

Penanganan tanggap darurat dilakukan pada 2 sungai di Kota Sibolga dan 6 sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah. “Kita akan menambah alat dan SDM untuk mempercepat pengerjaan, terutama mengingat kondisi cuaca yang masih harus diwaspadai,” tambah Dwi.

Senada disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar bahawa sebagian besar titik longsor dan kerusakan jalan nasional telah ditangani. “Dari total 171 titik longsor, 27 titik jalan putus, dan 38 titik jalan amblas sebagian, saat ini sudah tertangani 163 titik longsor, 10 titik jalan putus, 18 titik jalan amblas sebagian, dan 28 titik banjir yang sudah surut,” jelas Roy.

Pada ruas prioritas sepanjang sekitar 60 km, masih tersisa 12 km dengan 7 titik yang perlu ditangani. “Pekerjaan dilakukan dari dua arah, baik dari Sibolga maupun Tarutung, agar konektivitas segera pulih,” tambah Roy.

Kementerian PU juga menyiapkan sejumlah opsi percepatan termasuk jalur detour, penimbunan darurat, serta pemasangan jembatan bailey pada titik-titik yang mengalami kerusakan berat. Upaya ini bertujuan menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan meskipun kondisi lapangan masih menantang.

Sementara itu, di sektor permukiman, Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana memastikan layanan dasar bagi warga terdampak terus diperkuat. “Kementerian PU telah memasang 13 hidran umum, menyediakan 3 mobil tangki air, dan mengoperasikan IPA sementara berkapasitas 0,8 liter per detik,” jelas Dewi. Selain itu, Kementerian PU menyalurkan PAC dan kaporit untuk menjamin kualitas air, serta memulai identifikasi kerusakan pada intake, transmisi, dan jaringan air minum.

Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan melalui pembentukan klaster penanganan darurat di Pandan, Sipirok, dan Kota Medan guna memastikan percepatan respons di wilayah terdampak.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya memastikan kondisi pengungsian yang layak bagi masyarakat. Lasarus menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari air bersih, MCK, obat-obatan, hingga sembako, serta mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan.

“Sepanjang jalan dari bandara hingga Sibolga, saya melihat masih banyak titik longsor yang rawan. Kondisi pengungsian masih jauh dari layak dan perlu segera dibenahi,” ujar Lasarus.

Kementerian PU memastikan seluruh penanganan darurat dilakukan dengan mengedepankan keselamatan masyarakat serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan para pemangku kepentingan terus bekerja untuk mempercepat pemulihan Provinsi Sumatera Utara pascabencana. (*)