Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM

Thursday, 12 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini / Foto Istimewa

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bidang makanan dan minuman di wilayah Jawa Timur, akibat adanya aturan mengenai izin label dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ia meminta agar perizinan produk-produk UMKM lebih dipermudah.

“Hal ini penting, karena orientasi UMKM di Jawa Timur tidak hanya mensuplai kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah banyak diekpor keluar negeri. Jika masalah kemasan dan label tidak segera diperbaiki, akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Banggar DPR RI dengan Bank Indonesia Perwakilan Kantor Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (8/12/2019).

Politisi Partai Golkar itu menilai, jika izin dari produk hasil pelaku UMKM dipersulit, maka mereka tidak bisa mengirim ke daerah lain dan jika melanggar produk yang dikirim dianggap produk ilegal. “Saya kira harus ada kepedulian dari Pemerintah untuk memberikan edukasi dan fasilitas. Edukasi sangat penting. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya

Jatim juga dikenal dengan pusat industri tembakau yang kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, walaupun Pemerintah hampir setiap tahun menaikan pajak cukai. “Saya berharap kenaikan pajak cukai yang nyaris tiap tahun naik bisa dipertimbangkan. Karena akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat di Jawa Timur, khususnya bagi petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau,” pesan legislator dapil Jatim VIII itu. 

See also  37 Tahun Ratifikasi CEDAW, Lindungi dan Penuhi Hak Korban Kekerasan Seksual!

Berita Terkait

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret
Modernisasi Irigasi di Lumbung Padi Terbesar di Indonesia Kini Telah Difungsikan
Gandeng Peradiprof, Mendes Ingin Kades Paham Hukum
Kementerian PU Rampungkan 3 SPPG di Bangka Belitung
7 Pejabat Eselon I Kementerian PU Dilantik untuk Perkuat Kinerja dan Dukung Program Prioritas
Tinjau Proyek Sekolah Rakyat DKI, Direksi Hutama Karya Gaspol Kejar Target Juni 2026
4 Tahun Kering, Hutama Karya Alirkan Air ke Irigasi Beo Talaud
Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik

Berita Terkait

Friday, 8 May 2026 - 10:03 WIB

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Tuesday, 5 May 2026 - 18:09 WIB

Modernisasi Irigasi di Lumbung Padi Terbesar di Indonesia Kini Telah Difungsikan

Monday, 4 May 2026 - 20:45 WIB

Gandeng Peradiprof, Mendes Ingin Kades Paham Hukum

Monday, 4 May 2026 - 00:19 WIB

Kementerian PU Rampungkan 3 SPPG di Bangka Belitung

Sunday, 3 May 2026 - 20:27 WIB

7 Pejabat Eselon I Kementerian PU Dilantik untuk Perkuat Kinerja dan Dukung Program Prioritas

Berita Terbaru

Nasional

Kementerian PU Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II

Saturday, 9 May 2026 - 09:44 WIB