Gerindra: Aneh, OJK Tidak Menegur Jiwasraya Yang Rugi Triliunan

Friday, 20 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ist

Foto Ist

DAELPOS.com – Banyak faktor yang membuat Jiwasraya merugi dan gagal bayar polis hingga belasan triliun rupiah. Faktor internal di antaranya karena ada dugaan investasi fiktif yang dilakukan jajaran direksi.

Sementara faktor eksternal terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lemah dalam pengawasan.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Jumat (20/12).

“OJK yang jadi salah satu institusi yang seharusnya punya kewajiban mengawasi perdagangan saham di pasar modal,” terangnya.

Arief merasa aneh jika OJK tidak pernah menegur Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi yang diawasi hingga direksi melakukan fraud dalam berinvestasi. Sebab OJK, pasti memeriksa hasil laporan keuangan Jiwasraya setelah diaudit, lalu melakukan klarifikasi atas laporan keuangan yang dibuat Jiwasraya.

“Patut diduga jebolnya Jiwasraya tidak terlepas kemungkinan ada kongkalikong antara direksi Jiwasraya dan oknum pejabat OJK,” duga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.

Arief mendesak Kejaksaan Agung untuk berkerja keras mengungkap dugaan itu. Sebab, kasus ini yang membuat Jiwasraya merugi triliunan rupiah ini telah menimbulkan kerugian negara dan masyarakat.

Jangan sampai juga Jiwasraya jadi BUMN yang dibobol di era Joko Widodo dalam sejarah dan pelakunya bebas berlari nantinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arief turut meminta Moeldoko untuk buka suara. Pasalnya, mantan panglima TNI itu turut mengangkat mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo sebagai anggotanya di Kantor Staf Kepresidenan. (Rmol)

See also  PAN Usul Syarat Perjalanan Cukup Hasil Tes Antigen

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB