DPR Minta Rini Soemarno Bertanggung Jawab Atas Persoalan Jiwasraya

Thursday, 26 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta agar eks menteri BUMN Rini Soemarno bisa memberi penjelasan seutuhnya atas amburadulnya perusahaan asuransi milik negara yaitu Jiwasraya.

“Rini harus memberikan klarifikasi dan penjelasan utuh ke publik karena itu bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan menteri. Mustahil Rini gak tahu kondisi Jiwasraya saat itu,” kata Darmadi di Jakarta, Rabu (25/1/2019).

“Rini diduga seperti membiarkan dan patut diduga juga tidak melakukan tindakan penyelematan yang maksimal yang akhirnya terus membuat ekuitas Jiwasraya saat ini sudah mencapai minus 23,5 Trilyun,” tambahnya.

Menyikapi kondisi demikian, Darmadi juga meminta agar aparat penegak hukum bekerja ekstra dengan memanggil semua pihak yang bertanggung jawab dan diduga terlibat dalam perkara Jiwasraya itu.

“Kita meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, progresif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus ini. Bila perlu Rini harus dimintain keterangannya agar kasus Jiwasraya menjadi terang benderang,” tandas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.

Diungkapkannya, terkait persoalan yang terjadi di Jiwasraya, DPR sudah berkali-kali memanggil Jiwasraya dan sudah diingatkan akan resiko kebangkrutan.

“Tapi sepertinya ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh menteri BUMN sebelumnya. FPDIP khususnya dalam persoalan ini akan terus menyuarakan agar kasus ini cepat diselesaikan secara hukum mengingat begitu banyak masyarakat yang menderita akibat kasus Jiwasraya ini. Panyelesaian secara hukum agar cepat dituntaskan karena kasus Jiwasraya sudah sangat sistemik,” pungkas anggota Baleg DPR RI itu.

Untuk diketahui, perusahaan asuransi pelat merah yakni Jiwasraya saat ini tengah dalam kondisi yang sangat memprihatikan. Perusahaan asuransi milik BUMN ini dinyatakan tidak mampu membayar klaim kepada para nasabahnya. Kerugian yang mesti ditanggung para nasabahnya ditaksir hingga angka Rp12,4 Triliun.[tsc]

See also  BKSAP DPR Kutuk Israel dan Sebut Pemblokiran Bantuan Kemanusiaan ke Gaza sebagai Genosida

Berita Terkait

Topang Irigasi Pertanian dan Pariwisata, Kementerian PU Selesai Bangun 2 Embung di Dataran Tinggi Dieng
Pulihkan Akses Masyarakat Nagekeo, Pemasangan Jembatan Bailey Teodhae 1 Ditargetkan Rampung 4 Oktober 2025
Dukung Semangat Sportivitas, Menteri Dody Lepas 219 Kontingen Kementerian PU Ikuti Pornas Korpri XVII di Palembang
Kementerian PU Genjot Program Padat Karya Jalan dan Jembatan Tahun 2025, Serap 43.628 Tenaga Kerja
Bendungan Beringin Sila Dorong Produktivitas Pertanian di Sumbawa, Petani Rasakan Manfaat Irigasi
Sejahterakan Petani, Kementerian PU Integrasikan Layanan Irigasi dari 53 Bendungan Tuntas dan 15 On Going
Kementerian PU Tingkatkan Kesejahteraan Petani melalui Jaringan Irigasi Air Tanah di Karanganyar
Menteri PU Tinjau Irigasi di Karanganyar: Program P3TGAI Akan Terus Diperluas

Berita Terkait

Wednesday, 1 October 2025 - 21:04 WIB

Topang Irigasi Pertanian dan Pariwisata, Kementerian PU Selesai Bangun 2 Embung di Dataran Tinggi Dieng

Tuesday, 30 September 2025 - 21:46 WIB

Pulihkan Akses Masyarakat Nagekeo, Pemasangan Jembatan Bailey Teodhae 1 Ditargetkan Rampung 4 Oktober 2025

Tuesday, 30 September 2025 - 18:08 WIB

Dukung Semangat Sportivitas, Menteri Dody Lepas 219 Kontingen Kementerian PU Ikuti Pornas Korpri XVII di Palembang

Monday, 29 September 2025 - 20:33 WIB

Kementerian PU Genjot Program Padat Karya Jalan dan Jembatan Tahun 2025, Serap 43.628 Tenaga Kerja

Monday, 29 September 2025 - 18:08 WIB

Bendungan Beringin Sila Dorong Produktivitas Pertanian di Sumbawa, Petani Rasakan Manfaat Irigasi

Berita Terbaru

Nasional

Genap 21 Tahun, DPD RI Kantongi 75 Persen Kepercayaan Publik

Wednesday, 1 Oct 2025 - 18:59 WIB