DPRD DKI: Prioritas Pengamanan Aset Daerah

Saturday, 16 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memprioritaskan pengamanan aset milik.

Menurut dia, upaya pengamanan aset bisa dilakukan dengan cara pemagaran dan pemberian papan nama. Tujuannya untuk mengantisipasi penyerobotan lahan. Terlebih masih ada Pemprov yang terbengkalai.

“Harus dipagar, dikasih plang, agar orang tahu aset ini milik DKI. Kadang sudah dikasih plang saja, suka hilang karena dicabut,” ujar Dimaz di gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia khawatir, apabila pengamanan aset tak diprioritaskan, maka aset lahan milik Pemprov ditempati oknum tak bertanggungjawab. Hal itu kerap terjadi, dan menyebabkan sengketa.

“Para pemilik aset ini harusnya bisa lebih aware (sadar-Red) pada aset yang dia miliki. Jangan sampai diduduki oleh orang yang bertanggungjawab,” tutur Dimaz.

Di kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengakui masih banyak SKPD yang belum optimal mengamankan aset.

“Memang belum terlalu care (peduli-Red) kepala OPD selaku pengguna barang untuk bisa menjaga atau mengamankan asetnya,” ungkap Lusi.

Ia meminta Komisi C ikut mendong seluruh SKPD untuk menjaga, mengamankan, dan mengawasi aset. Khususnya aset dalam bentuk tanah (KIB A) dengan nilai mencapai Rp538,8 triliun yang dimiliki Dinas Bina Marga Rp365,5 triliun, Dinas Sumber Daya Air Rp64,5 triliun, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Rp45,1 triliun, dan SKPD lainnya Rp63,7 triliun.

Serta aset dalam bentuk gedung dan bangunan (KIB C) dengan nilai Rp50,6 triliun yang dimiliki Dinas pendidikan Rp13,7 triliun, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Rp1,3 triliun, Dinas Bina Marga Rp697,8 miliar, dan SKPD lainnya Rp34,9 triliun.

“Mohon bantuannya Komisi C untuk mengingatkan kepada para OPD agar aset-aset itu dijaga keamanannya. Sebab itu sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 (tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah -red),” tukas Lusi.

See also  Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Ruas Silangit - Parapat Kini Lebih Lancar

Berita Terkait

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum
Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi
BAKN DPR RI Bahas Konektivitas Jalan Tol dan Logistik Nasional, Hutama Karya Turut Dukung Sinergi Infrastruktur
Sejalan Arahan Presiden Prabowo, TEP Unair Ubah Limbah Ternak Jadi Peluang Ekonomi di Prafi
Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 18:49 WIB

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum

Saturday, 21 November 2026 - 19:06 WIB

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Saturday, 21 November 2026 - 18:35 WIB

BAKN DPR RI Bahas Konektivitas Jalan Tol dan Logistik Nasional, Hutama Karya Turut Dukung Sinergi Infrastruktur

Saturday, 21 November 2026 - 13:07 WIB

Sejalan Arahan Presiden Prabowo, TEP Unair Ubah Limbah Ternak Jadi Peluang Ekonomi di Prafi

Friday, 20 November 2026 - 18:27 WIB

Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum

Sunday, 22 Nov 2026 - 18:49 WIB