Tarif Foto Komersil RTH Pemprov DKI

Wednesday, 22 October 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

daelpos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menegaskan aktivitas fotografi nonkomersial di ruang terbuka hijau (RTH), termasuk di Tebet Eco Park, tidak dikenai biaya apa pun alias gratis. Namun, untuk aktivitas fotografi dengan tujuan komersial dikenakan tarif yang diatur sesuai dengan aturan retribusi resmi.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri mengatakan, masyarakat diperbolehkan beraktivitas dan melakukan kegiatan fotografi di taman secara gratis selama tidak bersifat komersial. Ia juga mengimbau agar masyarakat saling menghormati dan menjaga kenyamanan pengguna taman lainnya.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada larangan maupun pungutan biaya untuk aktivitas fotografi nonkomersial di ruang terbuka hijau, termasuk taman, hutan kota, TPU, dan jalur hijau,” ujar Fajar, Selasa (21/10).

Ia mengingatkan, bahwa pungutan liar (pungli) dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan dan dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

“Kami berharap masyarakat turut mengawasi agar ruang publik tetap menjadi milik bersama yang nyaman, aman, dan bebas dari pungutan ilegal,” katanya.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kegiatan fotografi bersifat komersial dikenakan tarif meliputi:

• Pemakaian fasilitas kehutanan/hutan kota: Rp1.000.000 per lokasi/hari (3 hari pertama)
• Pemakaian lokasi shooting film di taman: Rp500.000 per lokasi/hari (3 hari pertama)
• Shooting iklan, film, sinetron di taman: Rp5.000.000 per pemakaian (6 jam)
• Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting/pengambilan gambar: Rp3.000.000 per lokasi/hari.

Ia menjelaskan, ketentuan ini dibuat untuk membedakan kegiatan pribadi dan komersial agar pengelolaan taman tetap tertib dan transparan.

See also  Bahas Materi Kesehatan Reproduksi di Sekolah, Kepala BKKBN Temui Mendikbud

“Kami ingin memastikan taman tetap menjadi ruang publik yang inklusif dan bebas diakses warga, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kegiatan komersial yang memanfaatkan ruang terbuka hijau,” tandasnya.

Berita Terkait

TPS Sementara Pekayon Efektif, 120 Ton Sampah/Hari Diangkut ke Bantar Gebang
RBI Jaksel Diresmikan, Menteri PPPA: Harus Gerak Cepat Layani Warga
Dishub Jaksel Perketat Pengawasan, Jukir Liar di Blok M Ditindak
WFH ASN DKI Berlaku Bertahap, Kinerja Tetap Dipantau
Mobil Dinas Dipakai Liburan, Plat Merah Disulap Jadi Putih
Inflasi Jakarta Melandai di Maret, Tetap Terkendali di Tengah Lonjakan Ramadan
Pemprov DKI Terapkan WFH Tiap Jumat, ASN Wajib Patuh Aturan
Pramono Siap Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan di Pemprov DKI

Berita Terkait

Thursday, 9 April 2026 - 07:13 WIB

TPS Sementara Pekayon Efektif, 120 Ton Sampah/Hari Diangkut ke Bantar Gebang

Wednesday, 8 April 2026 - 18:16 WIB

RBI Jaksel Diresmikan, Menteri PPPA: Harus Gerak Cepat Layani Warga

Tuesday, 7 April 2026 - 13:49 WIB

Dishub Jaksel Perketat Pengawasan, Jukir Liar di Blok M Ditindak

Tuesday, 7 April 2026 - 13:42 WIB

WFH ASN DKI Berlaku Bertahap, Kinerja Tetap Dipantau

Tuesday, 7 April 2026 - 10:18 WIB

Mobil Dinas Dipakai Liburan, Plat Merah Disulap Jadi Putih

Berita Terbaru