daelpos.com – Di tengah ketidakpastian ekonomi global—mulai dari ketegangan geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia—Indonesia memasuki 2026 dengan satu kebutuhan mendasar yang kerap luput dibahas: kepercayaan publik.
Kepercayaan ini bukan semata pada angka pertumbuhan ekonomi atau besaran stimulus fiskal, melainkan pada keyakinan bahwa arah kebijakan ekonomi dijalankan secara masuk akal, berpihak pada masyarakat, dan mudah dipahami. Dalam konteks tersebut, gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menjadi sorotan.
Alih-alih menampilkan retorika bombastis atau janji populis, Purbaya memilih pendekatan komunikasi yang lugas, tenang, dan membumi. Gaya ini dinilai sebagai bentuk populisme komunikasi versi Indonesia—penyederhanaan bahasa kebijakan tanpa meninggalkan kesan rasional dan teknokratis.
Temuan PT Social Cerdas Indonesia (Social Quotient) memperkuat gambaran tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 1,73 juta percakapan warganet di platform X, Facebook, Instagram, dan TikTok sepanjang 1 September hingga 30 November 2025, Purbaya Yudhi tercatat sebagai salah satu figur yang mendorong sentimen positif di ruang digital. Warganet menilai komunikasinya mudah dipahami dan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Di tengah kejenuhan publik terhadap jargon ekonomi yang kerap terasa elitis, pendekatan ini menjadi pembeda. Sejumlah kebijakan, seperti pengucuran dana sekitar Rp200 triliun ke perbankan BUMN untuk mendorong penyaluran kredit, banyak dipersepsikan sebagai langkah realistis dan masuk akal.
Para pengamat menilai persepsi publik semacam ini penting karena legitimasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasa kepentingannya terwakili. Ketika kebijakan fiskal dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat, negara tidak lagi dipersepsikan sebagai entitas yang jauh dan abstrak.
Namun, populisme komunikasi juga memiliki batas. Penyederhanaan pesan yang tidak diimbangi transparansi dan konsistensi kebijakan berisiko melahirkan ekspektasi berlebihan. Komunikasi yang menenangkan publik tidak otomatis menjamin hasil ekonomi yang positif.
Di tengah ketidakpastian global, bahasa kebijakan yang sederhana dan menekankan peran negara sebagai pelindung dinilai dapat menumbuhkan rasa aman dan kebersamaan. Indonesia memang membutuhkan stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan pada 2026. Tapi tanpa kepercayaan publik, stimulus tersebut berpotensi kehilangan daya dorong.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh keyakinan kolektif bahwa negara bergerak ke arah yang benar. Jika modal kepercayaan ini mampu dijaga dan diiringi kinerja kebijakan yang konsisten, optimisme terhadap perekonomian Indonesia pada 2026 memiliki pijakan yang lebih kokoh.
