daelpos.com – Pertumbuhan ekonomi nasional mulai menunjukkan tren positif pada awal 2026. Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, naik dibanding periode sebelumnya yang berada di level 5,39 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut capaian tersebut menjadi sinyal mulai terlihatnya dampak dari berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong akselerasi ekonomi nasional.
“Kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Kayaknya kita dikutuk 5% atau lebih rendah. Nah ini program-program Bapak Presiden Prabowo ketika mulai kelihatan impact-nya sudah mulai bisa mendorong ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih cepat,” kata Purbaya dalam wawancara Bicara Bersama Retno Pinasti di SCTV, Minggu (10/5).
Purbaya menilai percepatan realisasi program strategis pemerintah menjadi salah satu kunci utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, dukungan pembiayaan yang cepat membuat program-program prioritas bisa berjalan lebih optimal.
Beberapa program yang disebut mendapat dukungan percepatan pendanaan di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga sektor pupuk dan energi.
“Jadi kalau mereka butuh uang, saya kasih cepat. MBG butuh uang, saya kasih cepat. Koperasi Merah Putih, itu dengan sana ya, dengan Danantara ya. Tapi saya jamin pembayaran cepat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah berupaya menjaga kelancaran pendanaan di sektor pupuk dan energi agar pelaku usaha bisa menekan biaya pendanaan atau cost of fund.
“Apalagi pupuk, perlu dana depan, saya bayar tepat waktu di depan, sehingga mereka bisa menghemat cost of fund-nya,” lanjutnya.
Selain mempercepat pembiayaan program, pemerintah juga tetap menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Purbaya, pencabutan subsidi secara drastis berpotensi memicu gejolak sosial dan menghambat pembangunan. Karena itu, pemerintah memilih melakukan penyesuaian subsidi secara bertahap dengan tetap menjaga stabilitas masyarakat.
“Tapi pilihannya begini, kalau saya cabut subsidi-subsidinya, ribut dimana-mana, saya punya uang juga nggak bisa ngebangun. Jadi lebih baik saya pilih subsidi sebagian di sistem, sebagian dikurangi untuk orang-orang kaya. Tapi masyarakatnya tenang dan kita bisa membangun dengan tenang,” tegasnya.
Pemerintah juga disebut terus mempercepat penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dampak belanja negara bisa dirasakan lebih merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Tak hanya itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) juga melakukan injeksi likuiditas ke sistem perbankan. Sebanyak Rp200 triliun dipindahkan dari BI ke perbankan guna memastikan ketersediaan uang di perekonomian tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
