daelpos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV guna menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5).
Pramono mengatakan, kerja sama tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan pengelolaan CCTV milik Pemprov DKI, BUMD, instansi terkait, hingga kepolisian dalam satu sistem terpadu.
“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepakatan dengan Polda Metro Jaya untuk pengaturan bersama hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan CCTV,” ujar Pramono.
Menurut dia, penguatan sistem pengawasan kota tidak hanya mengandalkan fasilitas publik, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Saat ini, Pemprov DKI tengah mengintegrasikan sebanyak 7.314 unit CCTV milik OPD dan BUMD ke dalam satu dashboard Diskominfotik.
Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengelola sebanyak 3.362 unit CCTV untuk mendukung pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemprov DKI juga akan mendorong pemilik gedung dengan ketinggian lebih dari empat lantai agar mematuhi Peraturan Gubernur terkait kewajiban pemasangan CCTV yang nantinya terhubung dengan command center terpadu.
Berdasarkan data Diskominfotik, terdapat potensi sebanyak 16.781 CCTV milik gedung swasta yang dapat diintegrasikan. Dengan demikian, total potensi CCTV yang akan tersambung secara bertahap mencapai 24.095 unit.
“Dashboard-nya ada di Polda Metro Jaya, ada di Baintelkam, ada di DKI Jakarta. Saya yakin ini pasti akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta,” ucap Pramono.
Ia menegaskan, sinergi tersebut penting untuk memperkuat upaya pencegahan dini, memetakan titik rawan kemacetan, serta mempercepat respons terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keamanan maupun penanganan bencana.
Pramono berharap, integrasi pengelolaan CCTV dapat membuat Jakarta menjadi kota yang semakin aman, nyaman, dan layak huni.
“Mudah-mudahan Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional, dan juga kota yang benchmarking-nya bukan lagi kota-kota di Indonesia tapi kota dunia, akan semakin aman, layak huni, dan kota yang berkelanjutan,” katanya.
Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin menambahkan, pengintegrasian CCTV dilakukan untuk mendukung pemantauan kota secara real time dan mempercepat respons terhadap berbagai tantangan di lapangan.
“Dari hasil verifikasi awal, jumlah CCTV pada area publik yang dapat diintegrasikan mencapai 7.314 titik. Kami menargetkan pengintegrasian ini akan selesai di akhir tahun 2026,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, integrasi CCTV diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan kota, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov DKI dan kepolisian.
Menurut dia, pemanfaatan CCTV sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah Jakarta.
“Dengan beragam tantangan yang kita hadapi bersama, kita membutuhkan sistem yang mampu membantu kita dalam mempercepat pengambilan keputusan yang tentu saja harus faktual, di mana salah satunya adalah hasil pantauan CCTV,” ujar Asep.
Ia berharap, integrasi CCTV dapat membantu kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan, memantau kondisi lalu lintas, hingga mempercepat respons terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya, tentu dalam hal kepolisian, tentunya dalam mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respons masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari kepolisian,” tandasnya.
