New Normal, Fraksi PKB DPRD Tangsel minta Pemerintah Perhatikan Pondok Pesantren

Wednesday, 27 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Seiring kebijakan pemerintah pusat untuk menerapkan Pola Hidup Normal Baru (New Normal) yang memberikan paradigma baru mengenai tata cara beraktivitas diluar rumah dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Prov Banten kembali memberikan perhatian serius atas keberlangsungan pendidikan di Pondok Pesantren.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten Ahmad Fauzi saat ditemui mengatakan ; “Kami mendorong Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se – Banten agar dapat memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren, karena telah banyak desakan dari para wali santri agar pesantren dapat segera menlaksanakan proses belajar mengajar”.

Ia menambahkan, kami sangat berharap agar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se – Banten agar dapat membantu mewujudkan sarana dan prasarana kesehatan pada pondok-pondok pesantren. Hal ini dimaksudkan agar pada saat melaksanakan kembali proses belajar mengajar dapat memenuhi ketentuan prtokoler kesehatan ditengah pendemi virus Covid-19 ujar Ahmad Fauzi usai menggelar rapat di kantor DPW PKB Banten.

Ahmad Fauzi menuturkan, jumlah pesantren se – Provinsi Banten yang perlu medapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota jumlahnya sebanyak 4000 lebih pondok pesantren. Pemerintah harus serius memperhatikan dan membantu pondok pesantren mengingat jumlahnya 4000 lebih pondok pesantren di Banten yang terkena dampak pembatasan sosial akibat Covid-19 ini.

Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang Selatan H. M. Soleh saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan sangat menyambut baik kebijakan New Normal yang di canangkan oleh pemerintah pusat ini. “Ini hal yang baik harus diperjuangkan, kami akan segera menggelar rapat fraksi beserta Tenaga Ahli agar kita dapat mengambil keputusan dan memberikan data-data pendukung terkait supporting Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren di Tangsel dengan tetap mempertimbangkan aturan dan arahan dari Pemerintah Pusat” tukasnya.

See also  SeskemenkopUKM: UU Ciptaker Beri Ruang Luas Bagi Berkembangnya KUMKM

H. M. Soleh menghimbau agar pondok pesantren dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan protokoler kesehatan di pondok pesantren. Sarana dan prasarana dapat berupa; sarana cuci tangan di unit unit tempat pendidikan santri, bantuan masker untk santri dan tanaga pengajar, bantuan hand sanitaizer serta bantuan alat pengukur suhu tubuh. Selain itu bantuan pemeriksaan kesehatan rappid test bagi santri dan tenaga pendidik juga dinilai sangat diperlukan guna untuk memastikan semua santri tdk terjangkit virus Covid-19.(SAD)

Berita Terkait

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan
Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila
Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru
GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta
Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi
Nono Sampono Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Rumah Rawat Inap Anak Penderita Kanker
Haji Uma Fasilitasi Pemulangan Warga Aceh Utara, Korban TPPO di Kamboja yang Disiksa dan Diperjualbelikan
Senator DPD RI Asal DIY: Kecam Serangan Amerika ke Iran, Dorong PBB Lakukan Investigasi

Berita Terkait

Tuesday, 1 July 2025 - 13:48 WIB

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan

Monday, 30 June 2025 - 09:23 WIB

Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 08:02 WIB

Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru

Friday, 27 June 2025 - 14:04 WIB

GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta

Thursday, 26 June 2025 - 09:38 WIB

Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi

Berita Terbaru