Wakil Ketua DPR RI Sesalkan Ada Pemecatan Guru Honorer di Bone

Monday, 15 February 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin / Net

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin / Net

DAELPOS.com – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyesalkan sikap arogansi Kepala Sekolah yang melakukan pemecatan kepada seorang guru honorer bernama Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, karena permasalahan mengunggah gaji senilai Rp700 ribu di media sosial dan berdampak pada nasib guru tersebut.

“Tentunya saya menyesalkan sikap kepala sekolah tersebut, seharusnya pihak sekolah dapat memanggil guru honorer Hervina untuk dapat meminta klarifikasi dan mengedepankan upaya teguran terlebih dahulu bukan langsung mengambil tindakan pemecatan sewenang-wenang,” kata Azis Syamsuddin dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (12/2/2021).

Azis meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat memberikan solusi untuk membatalkan keputusan pemecatan kepada Hervina, terutama di saat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada ekonomi. Dia berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali terhadap guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia, Pemerintah harus dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.

“Semoga Kemendikbud dan Pemerintah Daerah setempat dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kejelasan nasib Guru Honorer tersebut. Hal yang penting adalah kejelasan nasib mereka yang telah mengabdi untuk negara dan mencerdaskan anak bangsa,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Azis menilai minimnya gaji guru honorer menjadi perhatian semua pihak karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari tentu tidak cukup, lalu bagaimana untuk biaya pendidikan anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi. Politisi Partai Golkar itu berharap jangan sampai guru honorer mengajar anak orang lain, namun anak mereka tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya.

See also  Pemerintah Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak 2020

Berita Terkait

PLN Gerak Cepat Atasi Pemadaman Bergilir
MotoGP Mandalika Jadi Mesin Penggerak Ekonomi NTB
Kementerian PU Kantongi Pagu Indikatif Rp98,47 Triliun, Fokus Pada Program Infrastruktur Berdampak Bagi Rakyat
Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa
Revitalisasi Madrasah Perkuat Infrastruktur Pendidikan Keagamaan
Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan Desa Tertinggal di 30 Kabupaten
PT Hutama Karya (Persero) Perkuat Transformasi ESG dan Budaya Kerja Berkelanjutan
Jalan Lenteng Agung Raya Kembali Dibuka, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Berita Terkait

Sunday, 21 June 2026 - 08:31 WIB

PLN Gerak Cepat Atasi Pemadaman Bergilir

Friday, 19 June 2026 - 18:46 WIB

MotoGP Mandalika Jadi Mesin Penggerak Ekonomi NTB

Wednesday, 17 June 2026 - 21:03 WIB

Kementerian PU Kantongi Pagu Indikatif Rp98,47 Triliun, Fokus Pada Program Infrastruktur Berdampak Bagi Rakyat

Saturday, 13 June 2026 - 12:14 WIB

Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa

Thursday, 11 June 2026 - 08:08 WIB

Revitalisasi Madrasah Perkuat Infrastruktur Pendidikan Keagamaan

Berita Terbaru

foto ist

News

Aksi Tabrak Lari BMW M50 Berujung Amuk Massa

Monday, 22 Jun 2026 - 18:36 WIB

Olahraga

AVC Cup Men 2026: Indonesia Ditundukkan Korea Selatan

Monday, 22 Jun 2026 - 16:41 WIB