DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. OTT tersebut dilakukan bersama Bareskrim Polri.
“Diperoleh informasi bahwa Bareskrim Polri juga menerima laporan pengaduan masyarakat yang sama, untuk menghindari tumpeng tindih, maka dilakukan koordinasi antara KPK dengan Bareskrim Mabes Polri,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/5).
Dalam keterangannya Lili menyampaikan bahwa KPK sudah empat kali koordinasi dengan Polri terkait kasus Bupati Nganjuk ini dan penangkapan pun dilakukan bersama.
“Bareskrim Mabes Polri dan KPK, KPK akan support penuh informasi dan juga data-data,” ujar Lili.
Lili pun menyebutkan bahwa penyidikan akan dilakukan oleh Bareskrim Polri.
“Penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri,” terang Lili.
Sebelumnya, penyelidikan kasus ini sudah dilakukan sejak April 2021 dan kasus ini ditangani tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri.
“Pelaksanaan kegiatan dilapangan akan dilakukan bersama-sama dengan tim KPK dan Bareskrim Mabes Polri,” kata Lili.
Tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri menangkap empat orang camat pada wilayah camat pada wilayah kabupaten Nganjuk dengan barang bukti uang.
“Setelah diminta keterangan dari penangkapan tersebut maka diperolehlah fakta dugaan penerimaan uang tersebut atas arahan dari Bupati Nganjuk,” tegas Lili.
Selanjutnya, Lili pun menjelaskan bahwa tim gabungan juga menemukan beberapa fakta para camat menyerahkan uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya.
“Dan, akhirnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Lili.
Lili menghimbau agar KPK dan Polri terus bersinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan super visi dari KPK.
“Dan sinergi penegakan hukum akan terus dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemberantas tindak pidana korupsi,” imbuh Lili.
Terakhir, Lili menegaskan untuk para seluruh kepala daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya untuk melakukan tugas dengan penuh integritas.
“Perkara ini tentu menjadi pengingat sekaligus peringatan kepada seluruh kelapa daerah yang merupakan penanggungjwab anggaran di daerahnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas,” tegas Lili.
“KPK dan Polri akan terus bersinergi memberantas korupsi hingga keakarnya, hingga negeri ini bebas dari korupsi,” tutup Lili
