DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate menyebutkan lima topik yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah.
Pertama, Jhonny menyebutkan, adalah penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air yang sedang dilakukan pemerintah.
“Kita tentu bersyukur bahwa melalui penanganan pandemi dan kerja bersama seluruh komponen masyarakat, capaian-capaian memberikan tanda-tanda positif dan menggembirakan. Menjadi tugas kita bagaimana menjaga capaian tersebut dan terus berusaha mengakhiri,” ujar Johnny kepada wartawan, Kamis (26/8).
Kedua adalah terkait perekonomian nasional. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika itu, pemerintah dan parpol koalisi mengapresiasi bahwa melalui kerja keras dalam suasana yang tidak menentu seperti sekarang, tapi pada 2021 ini terlihat tanda-tanda penanganan ekonomi Indonesia telah perlahan-lahan tumbuh.
“Karena kuartal 1 kontranski 0,7 persen, kuartal 2 tumbuh 7,7 persen, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4. Namun tetap harus memperhatikan dampak penularan varian Delta dan kebijakan PPKM,” katanya.
Ketiga adalah strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny menuturkan partai koalisi kompak mendukung agar kebijakan perekonomian Indonesia bisa beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif.
“Sehingga mendorong menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan. Khususnya di sektor pertambangan, pertanian dan sektor ekonomi hijau, hilirisasi dan digitalisasi,” tuturnya.
Keempat, kata Johnny adalah terkait dengan ketatanegaraan yakni otonomi daerah (Otda) dan sistem pemerintah. Kata dia, walaupun saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, tetap dibutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan, kebijakan dan menjawab tantangan yang ada.
“Dibutuhkan satu evaluasi menyeluruh agar Indonesia di dalam tata kelola pemerintahan pusat, pemda, dan sistem pemerintahan secara nasional dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ungkapnya.
Sedangkan kelima terkait Ibu Kota baru negara. Walaupun saat ini sedang pandemi Covid-19 tapi pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur harus tetap dibahas.
“Perpindahan Ibu Kota negara tidak akan berlangsung hari ini. Yang harus dilakukan adalah kesiapan legislasi yang memadai. Oleh karena itu proses politik dalam menghasilkan UU Ibu Kota Negara yang cocok dilakukan adalah bersama partai koalisi,” tuturnya.
Setelah Presiden Jokowi menyampaikan lima poin pokok yang dibahas tersebut, selanjutnya tujuh ketua umum partai politik tersebut memberikan pandangannya.
“Para ketum memberikan apresaisi dan penghargaan tinggi atas kinerja pemerintah yakni presiden, anggota kabinet, kinerja pemda, kinerja aparat, dan masyarakat, sehingga kita bisa sejauh ini menangani Covid-19 lebih baik,” pungkasnya.
