Gus Menteri Resmikan Gedung BUMDesma Hasil Transformasi UPK eks PNPM Mandiri

Friday, 24 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meresmikan gedung kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Badegan Lestari Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (24/9).

Dalam peresmian ini,  selain Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini turut hadir Sekjen Kemendes PDTT Taufik madjid, Dirjen PDP Sugito dan Bupati Ponorogo beserta jajarannya serta jajaran pemerintah desa dan BUMDes.

Usai peresmian, Gus Menteri menyampaikan bahwa gedung kantor BUMDesma yang telah diresmikan tersebut adalah gedung yang merupakan proses dari transformasi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi BUMDesma.

Dalam prosesnya, Gus Menteri menjelaskan bahwa setelah selesai program PNPM Mandiri, dananya tetap ada dan tetap bergulir dengan pengelolaannya oleh UPK.

Namun, belum memiliki kekuatan hukum yang jelas. Sehingga, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan ke Kemendes PDTT.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri juga belum temukan badan hukum yang tepat karena memang asetnya bukan aset desa.

“Alhamdulillah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir, maka jelas sekali posisi badan hukumnya. Kemudian Peraturan Pemerintah lahir juga dan disana jelas sekali bahwa UPK eks PNPM Mandiri bertransformasi menjadi BUMDesma. Jadi tetap dikecamatan itu, asetnya tetap tidak menjadi aset desa, tetapi aset warga desa, cuma dalam badan hukumnya diwakili oleh pemerintah desa,” katanya.

Menurutnya, menjadi BUMDesma adalah yang paling tepat. Pasalnya, BUMDesma itu asetnya masyarakat yang secara hukum diwakili keberadaannya oleh pemerintah desa dengan membangun kerjasama antar desa dalam mendirikan BUMDesma dan ditransformasikan.

“Kalau dibadan hukumkan koperasi, anggotanya sapa?, gak pas karena dana itu miliknya warga miskin dulunya.asalnya itu kan digunakan untuk dana bergulir warga miskin. Nah kalau jadi koperasi kan basisnya anggota, kalau PT basisnya saham, sahamnya saiap?. Kalau BUMDesma, itulah yang paling tepat karena asetnya masyarakat. Jadi seluruhnya dibawah BUMDesma,” katanya.

See also  Perkuat Kopwan Di Kabupaten Garut, KemenkopUKM Bersinergi Dengan Kementerian PPPA

Gus Menteri menyatakan bahwa BUMDesma Badegan ini merupakan sesuatu yang baru pertama kali ditemukan oleh dirinya. Sehingga, dirinya berharap dapat diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya.

“Ini pantas ditiru dan dicontoh. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh kabupaten lainnya dan tentunya akan kita sosialisasikan apa yang telah kita temukan di Kabupaten Ponorogo,” katanya.

BUMDesma Badegan Lestari yang merupakan transformasi UPK eks PNPM mandiri ini diikuti oleh 10 BUMDes yang tersebar di Kecamatan Badegan yakni Desa Dayakan, Karangan, Tanjunggunung, Karangjoho, Tanjungrejo, Bandaralim, Kapuran, Watubonang, Biting dan desa Badegan.

Berita Terkait

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN
Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berita Terkait

Monday, 10 February 2025 - 16:44 WIB

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN

Friday, 7 February 2025 - 06:53 WIB

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Berita Terbaru

Megapolitan

Komite I DPD RI Minta Penjelasan Menteri ATR Soal Kasus Pagar Laut

Wednesday, 12 Feb 2025 - 07:15 WIB

Ekonomi - Bisnis

OJK Luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre, Sultan Harap Judol Dapat Ditekan

Wednesday, 12 Feb 2025 - 07:13 WIB