DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya membangun kerja sama kesehatan antara ASEAN dan India dalam menghadapi pandemi. Menurut Presiden, India memiliki kapasitas yang besar pada sektor kesehatan utamanya dalam bidang farmasi.
“Tidak saja dalam mengatasi pandemi Covid-19, namun juga untuk mempersiapkan diri kita menghadapi pandemi-pandemi yang akan datang,” ujar Presiden saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN-India secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 28 Oktober 2021.
India merupakan produsen vaksin terbesar di dunia dan produk farmasi tersebar ketiga di dunia. Hal tersebut dapat menjadi modal besar untuk memperkuat kerja sama industri farmasi antara ASEAN dan India.
Sejumlah tindakan yang dapat dilakukan antara lain diversifikasi lokasi produksi kebutuhan medis, peningkatan produksi obat dan vaksin, kerja sama riset dan pengembangan vaksin dengan teknologi terkini, dan membangun jaringan serta menjadi bagian dari pusat distribusi regional industri farmasi.
“Di tingkat global, dukungan TRIPS Waiver di WTO harus dilakukan. Ini penting memfasilitasi akses teknologi terkini obat-obatan maupun vaksin,” jelasnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa kerja sama dalam bidang sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga dirasa perlu dilakukan. Terlebih hingga Juli 2021, India tercatat memiliki perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran yang cukup banyak.
“Dengan pengalaman dan keunggulan SDM yang dimiliki, India dapat mendukung peningkatan kapasitas SDM negara ASEAN di bidang kesehatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden memandang bahwa program 1.000 PhD yang dicanangkan oleh India dapat diprioritaskan pada bidang bioscience dan biotechnology. Selain itu, Presiden juga meminta agar program magang dan penelitian di perusahaan bidang kesehatan di India dapat terbuka lebar.
“Fasilitasi magang dan penelitian pada perusahaan bidang kesehatan di India agar dibuka seluas-luasnya bagi negara ASEAN,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
