Menhub Pertimbangkan Saran NasDem Tunda Naikkan Tarif KRL

Thursday, 27 January 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kembali wacana penaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.

Legislator NasDem itu mengatakan, wacana penaikan tarif KRL tersebut bisa membebani masyarakat, mengingat perekonomian masyarakat belum stabil akibat pandemi Covid-19, terlebih Omicron yang tren penularannya baru menanjak.

    “Melihat situasi ekonomi nasional kita yang baru mulai tumbuh, namun dengan meningkatnya penularan Covid-19 varian Omicron saat ini, menurut saya tarif KRL belum saatnya untuk dinaikkan,” ujar Roberth saat Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menhub Budi Karya Sumadi beserta jajaran,di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Menhub mengatakan mempertimbangkan usulan dari Pimpinan Komisi V DPR tersebut dengan segera mencari jalan terbaik. Yakni dengan solusi titik keseimbangan terbaik secara both side.

    “Di satu sisi, wacana kenaikan tarif KRL merupakan posisi yang tidak mudah di tengah kondisi pandemi saat ini karena masyarakat tengah mengalami kesusahan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain beberapa pengamat menganjurkan kenaikkan tarif KRL. Kemenhub mempertimbangkan usulan Komisi V DPR dan kami akan mencari solusi terbaik secara both side terlebih dahulu. Hingga kini belum ada keputusan final terkait tarif KRL Commuter Line ini,” tutur Menhub.

See also  Salim Fakhry Minta Kader Golkar Turut Perangi Hoax

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB