DAELPOS.com – Pemerintah harusnya mengutamakan dialog dan menghindari aksi represif dalam melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo. Cara tersebut penting untuk menghindari gejolak yang saat ini terjadi dan merembet hingga penangkapan puluhan warga oleh aparat.
“Utamakan dialog, jangan ada warga bangsa yang diperlakukan semena-mena. Jangan sampai atas nama pembangunan justru rakyat dikorbankan. Hal ini sudah tidak boleh terjadi lagi di era reformasi,” kata Anggota DPR Fraksi PAN Zainuddin Maliki, Rabu (9/2).
Sejak lama, PAN sudah mengingatkan pemerintah tidak sewenang-wenang dalam pengambilalihan lahan masyarakat meski untuk kepentingan proyek strategis nasional.
“Harus ditempuh dialog dengan pemilik lahan sehingga dicapai kesepakatan. Di samping itu juga harus ada kajian proyek strategis yang melibatkan akademisi. Pemilik lahan harus diajak bicara dan mendapat ganti rugi yang layak,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI yang juga ditugaskan di Badan Legislasi DPR RI ini mengingatkan, cara-cara intimidasi dengan pengerahan aparat sudah usang dan harus ditinggalkan.
“Cara-cara represif tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan akan menuai resistensi. Jangan hadapkan rakyat dengan aparat,” tandasnya.
