Kemendagri Jelaskan Tantangan dan Peluang Membangun Profesionalisme Jabatan Fungsional di Era Human Capital Management

Wednesday, 16 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan tantangan dan peluang membangun profesionalisme jabatan fungsional di era human capital management. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung Belly Isnaeni saat menjadi narasumber pada Webinar Seri #7 bertajuk “Peluang dan Tantangan Membangun Profesionalisme Jabatan Fungsional di Era Human Capital Management” secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Webinar tersebut merupakan inisiatif dari PPSDM Regional Bandung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Belly mengungkapkan, sejatinya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di dalam organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis. Pasalnya, kualitas aparatur menentukan sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di era globalisasi. Karenanya, penanganan aparatur harus diposisikan sebagai human capital yakni menempatkan SDM sebagai kunci utama di dalam organisasi.

Di sisi lain, kata Belly, penerapan SDM sebagai human capital dipandang telah berhasil bila manejemennya telah merencanakan penerapan dan integrasi pertumbuhan pegawai secara menyeluruh. Hal itu, kata dia, mencakup program pelatihan, alur pengembangan karier, penilaian/proses kesadaran pribadi, kompensasi, pemberian wewenang, dan hasil terukur.

“Human capital management memandang SDM sebagai pemilik modal utama organisasi yang bisa dikembangkan, sehingga memberi keuntungan tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi pegawai itu sendiri,” ungkap Belly.

Karena itu, arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan harus dikembangkan berdasarkan prinsip human capital management. Hal itu, harus dimulai sejak perencanaan ASN, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, sampai dengan masa purna bakti.

Belly menekankan, seorang ASN juga harus menjadi pribadi yang profesional di bidangnya masing-masing. Upaya tersebut juga perlu didorong dengan proses pengembangan karier yang mengedepankan pendekatan terhadap berbagai langkah yang telah dilalui para ASN.

See also  KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Idulfitri

“Pengembangan jabatan fungsional juga harus menghargai jerih payah ASN tersebut agar meningkatkan daya tarik dari para ASN untuk menekuni profesi keahlian, dan mengubah paradigma bahwa jabatan fungsional hanya ditempati oleh orang-orang yang ingin menambah masa jabatan ASN-nya saja,” tambahnya.

Belly menilai dengan melakukan pemberdayaan yang optimal terhadap jabatan fungsional, akan berdampak pada peningkatan profesionalisme ASN serta mendongkrak kinerja birokrasi. Untuk itu, pihaknya meminta agar di dalam stuktur organisasi pemerintahan, jabatan fungsional harus diperkuat, utamanya dari segi pemberian apresiasi berupa penghargaan serta aspek finansialnya.

Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber lainnya dalam webinar tersebut, Widyaiswara PPSDM Regional Bandung Suparjana. Sosok tersebut dikenal memiliki keahlian profesional human capital management tersertifikasi dari sebuah lembaga di California, Amerika Serikat.

Di sisi lain, webinar tersebut juga diikuti oleh 1000 peserta dari berbagai profesi. Selama acara berlangsung, para peserta tampak begitu antusias. Hal ini pula yang terus mendorong BPSDM Kemendagri bersama PPSDM Regional Bandung untuk terus menyelenggarakan berbagai agenda, seperti seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan berbagai upaya pengembangan kompetensi lainnya.

Berita Terkait

Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat
Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggan –Kayu Agung
DPD RI Kawal Implementasi UU Cipta Kerja di Bogor
Susun DIM, Komite I DPD RI Kunker ke Kantor Gubernur Jabar untuk Inisiasi Revisi UU Penataan Ruang
Komite IV DPD RI: Program MBG Harus Jadi Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi Daerah
Irman Gusman Kembali Salurkan PIP Rp1,205 Miliar untuk 2.008 Siswa SD, SMP dan SMK di Sumatera Barat
GKR Hemas dan Yashinta Dorong DIY Jadi Provinsi Paling Aman Bagi Perempuan
Senator Mirah Dorong Penguatan Kesiapsiagaan NTB Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

Berita Terkait

Tuesday, 17 February 2026 - 19:04 WIB

Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat

Monday, 9 February 2026 - 17:31 WIB

Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggan –Kayu Agung

Thursday, 5 February 2026 - 06:54 WIB

DPD RI Kawal Implementasi UU Cipta Kerja di Bogor

Tuesday, 3 February 2026 - 16:28 WIB

Susun DIM, Komite I DPD RI Kunker ke Kantor Gubernur Jabar untuk Inisiasi Revisi UU Penataan Ruang

Tuesday, 27 January 2026 - 17:30 WIB

Komite IV DPD RI: Program MBG Harus Jadi Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi Daerah

Berita Terbaru

News

Tak Mau Layanan Kacau, Menteri PANRB Sidak Stasiun Gambir

Saturday, 14 Mar 2026 - 05:34 WIB

News

Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Lebaran

Saturday, 14 Mar 2026 - 05:28 WIB