Kemendagri: Pentingnya Bangun Komitmen Perkuat Implementasi Regulasi Kawasan Tanpa Rokok

Friday, 18 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan, pentingnya membangun komitmen perkuat penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal itu, kata dia, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pesan itu disampaikan Yusharto saat memimpin lokakarya yang digelar secara daring dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, seperti Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Desa di Provinsi Jawa Tengah, dan lainnya, Rabu (16/2/2022).

Regulasi tersebut, lanjutnya, menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Selain itu, Yusharto berharap, kepala desa dan aparatur desa dapat terus menyosialisasikan serta menggerakkan kader-kader di desanya untuk membudayakan hidup sehat. Dirinya menekankan, pentingnya asistensi bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menerapkan budaya hidup sehat.

“Pemerintah desa untuk segera menetapkan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa mengenai Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, berdasarkan data yang dikantonginya merokok berkontribusi terhadap lebih dari 235.000 kematian setiap tahun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat, pada 2019 jumlah kasus penyakit akibat konsumsi tembakau seperti jantung, stroke, dan kanker sebanyak 17,5 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp 16,3 triliun.

Menurutnya, secara tidak langsung, tingginya prevalensi perokok akan mengancam berbagai program prioritas pemerintah, seperti upaya penurunan angka stunting, pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkualitas, dan berbagai program pembangunan lainnya.

See also  Mendagri: Penting Simulasi Pemungutan Suara Berpedoman Penerapan Prokes Jelang Pilkada Serentak 2020

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan keluarga pada rumah tangga berpenghasilan rendah menghabiskan lebih banyak uang untuk rokok dari pada makanan dengan pemenuhan zat gizi. Padahal saat ini kita sedang berupaya bersama mendorong keluarga Indonesia untuk membeli sayur, daging, telur, dan aneka makanan sehat untuk konsumsi sehari-hari,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto berharap adanya atensi dalam mendukung penguatan regulasi dan implementasi KTR. Dukungan itu dapat dilakukan dengan berbagai hal, misalnya membangun komitmen kepala daerah terhadap kebijakan pemerintah terutama dalam penganggaran dan pemanfaatan data/informasi untuk penerapan kebijakan KTR.

Di lain sisi, Yusharto menuturkan, lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama meningkatan kualitas sumber daya aparatur desa agar lebih baik. “Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini, peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pengamalan kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Kawasan Tanpa Rokok,” katanya.

Adapun lokakarya daring ini dibuka oleh Ketua Umum Adinkes Krishnajaya, dilanjutkan dengan penyampaian pesan keynote Address Integrasi dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Desa oleh Yusharto.

Berita Terkait

ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai
Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues
SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran
Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam
Prabowo Dorong Kepedulian terhadap Kesehatan Mental Remaja di Manokwari
Kementerian PU Salurkan 894.450 Liter Air Bersih untuk 20.181 KK Masyarakat Terdampak Kekeringan di Babel dan Sulbar
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan di Ramp H Simpang Susun TMII Tol JORR-S

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 08:34 WIB

ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri

Tuesday, 17 November 2026 - 08:29 WIB

Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Tuesday, 17 November 2026 - 08:27 WIB

Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues

Monday, 16 November 2026 - 09:05 WIB

SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran

Monday, 16 November 2026 - 08:59 WIB

Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:59 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:48 WIB