Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Friday, 15 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.

 Dugaan korupsi ini berasal dari anggaran APBD Kota Ambon tahun 2007-2014 dan anggaran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2012 dan 2015.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti awal adanya perbuatan korupsi., penyidik menetapkan tiga tersangka,” kata Mukri di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (14/11) kemarin.

Ketiga tersangka itu berinisial A.G sebagai Direktur PT Reminal Utama Sakti selaku rekanan pelaksana pekerjaan. Kemudian A.O selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan J.L.M Konsultan Pengawas. “Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, tahun Anggaran 2008-2009,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Yudi Handono mengatakan kasus ini bermula ketika tahun 2007 sampai 2015, Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp55,3 miliar.

Alokasi tersebut terbagi, pertama anggaran yang bersumber dari APBD Kota Ambon sebesar Rp44,7 miliar dari 2007 sampai 2014. Lalu anggaran bersumber dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp10,6 miliar dari tahun 2012 dan tahun 2015. Dana tersebut untuk pembangunan Terminal Transit Tipe B, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Berdasarkan hasil penyidikan tim jaksa, ditemukan pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih lebih pembayaran yang diterima penyedia barang atau jasa jika dibandingkan dengan volume fisik pekerjaan terpasang. Sehingga terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp3 miliar.

See also  Diduga Korupsi Tanah Urukan, Kontraktor Ini Susul Eks Kepala Dinas TPHP ke Lapas Lamongan

Perhitungan kerugian Negara  didasarkan dari laporan hasil hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pada 7 Oktober 2019.

“Untuk kepentingan penyidikan, terhadap ketiga tersangka pada Kamis 14 November 2019 dilakukan penahanan di Rutan Ambon sampai menunggu dilimpahkan ke Pengadilan,” jelasnya

Berita Terkait

KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa
BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!
OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”
Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera
Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali
JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ
Guru Tewas Diserang OTK, Sekolah Dibakar KKB, MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas
Satgas Bea Cukai Dongkrak Pengawasan, Penindakan Capai Rp6,8 Triliun

Berita Terkait

Wednesday, 21 January 2026 - 00:43 WIB

KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa

Wednesday, 10 December 2025 - 16:43 WIB

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!

Tuesday, 9 December 2025 - 09:07 WIB

OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”

Friday, 28 November 2025 - 08:53 WIB

Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera

Thursday, 6 November 2025 - 16:48 WIB

Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

BKPM dan Pemprov Bali Resmikan Desk Investasi untuk Perkuat Pengawasan PMA

Friday, 23 Jan 2026 - 07:44 WIB

Olahraga

Bjb Tandamata Bermain Lima Set Dulu, Baru Menang

Friday, 23 Jan 2026 - 07:22 WIB