Makin Gila BPIP

Friday, 21 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: M Rizal Fadillah

DAELPOS.com – FIGUR macam apa pula ini. Semakin ngawur saja ucapannya. Tak mencerminkan cendekiawan muslim apalagi ulama. Meskipun ia adalah Rektor sebuah Universitas Islam. Menjadi profil yang memalukan bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia.

Setelah soal agama sebagai musuh terbesar Pancasila, agama yang berada di bawah Konstitusi, kini bikin gara-gara lagi dengan “salam Pancasila”. Menafikan salam seorang muslim, Kristen dan agama lain.

BPIP seolah menjadi Badan Pengacau Ideologi Pancasila. Alih-alih membina malah bikin kacau saja.

Yudian mesti diproses secara hukum agar ada efek jera bagi dirinya dan yang lain untuk tidak mengotak-atik ajaran agama beserta atribut yang melekatnya. Salam bagi muslim adalah ibadah dan kewajiban. Meski di tempat umum sepanjang diyakini ada muslim di sana, maka salam mesti dilakukan.

Haram ucapkan “shalom”, “om swastyastu”, atau lainnya. Tidak ada salam Pancasila dalam agama. Ini bukan persoalan toleransi akan tetapi keyakinan yang dijamin konstitusi. Waduh sekelas Ketua BPIP masa mesti diajari. Rektor lagi.

Sejak masa kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno, lalu Orde Baru Presiden Soeharto, Orde Reformasi dengan beberapa Presiden, rasanya baru di bawah Presiden Jokowi negara ini terasa semakin amburadul khususnya dalam relasi negara dan umat beragama. Umat Islam terutama. Pemerintah tidak mampu menjaga iklim keagamaan yang tertib dan nyaman. Terus saja dibuat masalah. Masalah yang memang dibuat-buat.

Tudingan musuh ideologi, radikalisme, intoleransi terus menerus dilempar untuk menyakiti hati umat. Pantas bila ada yang berpandangan bahwa negara ini seperti “religius” akan tetapi hawanya “komunis”.

Sebaiknya persoalan salam muslim di forum umum tidak perlu dipermasalahkan. Selama ini juga tidak ada keberatan apapun. Semua sudah memaklumi akan keadaan dan proporsi keberagamaan. Rakyat dan bangsa Indonesia sudah dewasa. Tak perlu membuat “kreasi” yang justru mengacaukan dan mengganggu keseimbangan.

See also  Sultan Minta Peningkatan Kompetensi Kartu Prakerja Disesuaikan dengan Program Unggulan Pemerintah

Pancasila tak perlu  dimentahkan pemaknaannya. Ketua BPIP bukan pemegang otoritas bagi penyeragaman.

Bila terus saja membuat gaduh dengan wacana kontroversial, maka pecat Ketua BPIP sekarang. Bila tetap saja dibiarkan, maka BPIP adalah lembaga bid’ah yang tak berguna.

Jangan biarkan uang rakyat diboroskan dan dibuang di tempat sampah kenegaraan. Bubarkan BPIP…Bubarkan BPIP…Bubarkan BPIP!

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (*)

Berita Terkait

Pusat Bisnis Jadi Raja Baru Harga Tanah di Jakarta
HK Bhirawa Suplai 12 Ribu Ton Baja untuk 15 Sekolah Rakyat
AHY Sambut Gerakan Langkah Hijau Grab
Hutama Karya Dampingi Kunjungan Dewan Komisaris Danantara Di Proyek IKN
Bersama Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho, PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi
Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman
PLN Gerak Cepat Atasi Pemadaman Bergilir
MotoGP Mandalika Jadi Mesin Penggerak Ekonomi NTB

Berita Terkait

Thursday, 2 July 2026 - 17:56 WIB

Pusat Bisnis Jadi Raja Baru Harga Tanah di Jakarta

Wednesday, 1 July 2026 - 00:55 WIB

HK Bhirawa Suplai 12 Ribu Ton Baja untuk 15 Sekolah Rakyat

Tuesday, 30 June 2026 - 13:59 WIB

AHY Sambut Gerakan Langkah Hijau Grab

Monday, 29 June 2026 - 13:12 WIB

Hutama Karya Dampingi Kunjungan Dewan Komisaris Danantara Di Proyek IKN

Thursday, 25 June 2026 - 13:06 WIB

Bersama Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho, PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi

Berita Terbaru

News

Pemerintah-DPR Bahas RUU PFII

Thursday, 2 Jul 2026 - 18:16 WIB

ilustrasi / foto ist

Berita Terbaru

Pusat Bisnis Jadi Raja Baru Harga Tanah di Jakarta

Thursday, 2 Jul 2026 - 17:56 WIB