Makin Gila BPIP

Friday, 21 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: M Rizal Fadillah

DAELPOS.com – FIGUR macam apa pula ini. Semakin ngawur saja ucapannya. Tak mencerminkan cendekiawan muslim apalagi ulama. Meskipun ia adalah Rektor sebuah Universitas Islam. Menjadi profil yang memalukan bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia.

Setelah soal agama sebagai musuh terbesar Pancasila, agama yang berada di bawah Konstitusi, kini bikin gara-gara lagi dengan “salam Pancasila”. Menafikan salam seorang muslim, Kristen dan agama lain.

BPIP seolah menjadi Badan Pengacau Ideologi Pancasila. Alih-alih membina malah bikin kacau saja.

Yudian mesti diproses secara hukum agar ada efek jera bagi dirinya dan yang lain untuk tidak mengotak-atik ajaran agama beserta atribut yang melekatnya. Salam bagi muslim adalah ibadah dan kewajiban. Meski di tempat umum sepanjang diyakini ada muslim di sana, maka salam mesti dilakukan.

Haram ucapkan “shalom”, “om swastyastu”, atau lainnya. Tidak ada salam Pancasila dalam agama. Ini bukan persoalan toleransi akan tetapi keyakinan yang dijamin konstitusi. Waduh sekelas Ketua BPIP masa mesti diajari. Rektor lagi.

Sejak masa kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno, lalu Orde Baru Presiden Soeharto, Orde Reformasi dengan beberapa Presiden, rasanya baru di bawah Presiden Jokowi negara ini terasa semakin amburadul khususnya dalam relasi negara dan umat beragama. Umat Islam terutama. Pemerintah tidak mampu menjaga iklim keagamaan yang tertib dan nyaman. Terus saja dibuat masalah. Masalah yang memang dibuat-buat.

Tudingan musuh ideologi, radikalisme, intoleransi terus menerus dilempar untuk menyakiti hati umat. Pantas bila ada yang berpandangan bahwa negara ini seperti “religius” akan tetapi hawanya “komunis”.

Sebaiknya persoalan salam muslim di forum umum tidak perlu dipermasalahkan. Selama ini juga tidak ada keberatan apapun. Semua sudah memaklumi akan keadaan dan proporsi keberagamaan. Rakyat dan bangsa Indonesia sudah dewasa. Tak perlu membuat “kreasi” yang justru mengacaukan dan mengganggu keseimbangan.

See also  Dukung Percepatan Pembangunan Nasional, Menteri Basuki Hadiri Rakernas Kebijakan Satu Peta

Pancasila tak perlu  dimentahkan pemaknaannya. Ketua BPIP bukan pemegang otoritas bagi penyeragaman.

Bila terus saja membuat gaduh dengan wacana kontroversial, maka pecat Ketua BPIP sekarang. Bila tetap saja dibiarkan, maka BPIP adalah lembaga bid’ah yang tak berguna.

Jangan biarkan uang rakyat diboroskan dan dibuang di tempat sampah kenegaraan. Bubarkan BPIP…Bubarkan BPIP…Bubarkan BPIP!

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (*)

Berita Terkait

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton untuk Infrastruktur Nasional
Ocha Peserta LCC MPR RI Tuai Pujian Warganet
Hutama Karya: Pembangunan IT Center BRI Ragunan Paket 2, Siap Memperkuat Infrastruktur Digital Perbankan Nasional
Siang Berganti Malam, Hutama Karya Terus Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Polewali Mandar
Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret
Modernisasi Irigasi di Lumbung Padi Terbesar di Indonesia Kini Telah Difungsikan
Gandeng Peradiprof, Mendes Ingin Kades Paham Hukum
Kementerian PU Rampungkan 3 SPPG di Bangka Belitung

Berita Terkait

Thursday, 14 May 2026 - 16:34 WIB

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton untuk Infrastruktur Nasional

Tuesday, 12 May 2026 - 10:08 WIB

Ocha Peserta LCC MPR RI Tuai Pujian Warganet

Monday, 11 May 2026 - 19:32 WIB

Hutama Karya: Pembangunan IT Center BRI Ragunan Paket 2, Siap Memperkuat Infrastruktur Digital Perbankan Nasional

Sunday, 10 May 2026 - 13:04 WIB

Siang Berganti Malam, Hutama Karya Terus Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Polewali Mandar

Friday, 8 May 2026 - 10:03 WIB

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Berita Terbaru

Olahraga

Foolad Sirjan Iranian Hentikan Jakarta Garuda Jaya

Friday, 15 May 2026 - 01:08 WIB