Fadli Zon: Batalkan Kartu Prakerja, Rp 5,6 Triliun Alihkan ke BLT Rakyat

Friday, 15 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan Ekonom Rizal Ramli satu suara mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membatalkan program kartu Prakerja.

Dana program bernilai triliunan rupiah itu lebih baik dialokasikan untuk membantu rakyat seperti program BLT atau menyelesaikan masalah BPJS.

Fadli Zon menyarankan agar pemerintah segera membatalkan proyek kartu Prakerja senilai Rp. 5,6 Triliun tersebut.

“Harusnya batalkan segera yang Rp 5,6 triliun agar bisa jadi BLT. Sisanya juga BLT bagi rakyat yang membutuhkan,” tulis Fadli Zon seperti yang dikutip Suara.com Jumat (15/5/2020).

Sementara itu ekonom Rizal Ramli berpendapat agar Presiden Joko Widodo membatalkan program Prakerja dan menggunakan dana itu untuk menyelesaikan masalah BPJS.

“Pak @Jokowi sebetulnya punya pilihan mudah: Batalkan program Pakerja Rp. 20 triliun, termasuk setoran abal-abal & KKN (5,6 triliun), gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tarif tidak perlu naik. Gitu aja ribet yang penting ada hati untuk rakyat!” tulis Rizal Ramli.

Seperti diketahui, Iuran BPJS Kesehatan kembali dinaikkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Juli 2020.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp 150.000. Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dan Kelas III menjadi Rp 35.000. Sebelum dinaikkan lagi, iuran BPJS Kesehatan sempat dinaikkan lalu dibatalkan

Perlu dicatat, mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000 dan kelas III Rp 25.500. []

See also  Jokowi Pastikan Pemilu 14 Februari 2022, PAN Minta Wacana Menunda Pemilu Disudahi

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB