Fadli Zon: Batalkan Kartu Prakerja, Rp 5,6 Triliun Alihkan ke BLT Rakyat

Friday, 15 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan Ekonom Rizal Ramli satu suara mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membatalkan program kartu Prakerja.

Dana program bernilai triliunan rupiah itu lebih baik dialokasikan untuk membantu rakyat seperti program BLT atau menyelesaikan masalah BPJS.

Fadli Zon menyarankan agar pemerintah segera membatalkan proyek kartu Prakerja senilai Rp. 5,6 Triliun tersebut.

“Harusnya batalkan segera yang Rp 5,6 triliun agar bisa jadi BLT. Sisanya juga BLT bagi rakyat yang membutuhkan,” tulis Fadli Zon seperti yang dikutip Suara.com Jumat (15/5/2020).

Sementara itu ekonom Rizal Ramli berpendapat agar Presiden Joko Widodo membatalkan program Prakerja dan menggunakan dana itu untuk menyelesaikan masalah BPJS.

“Pak @Jokowi sebetulnya punya pilihan mudah: Batalkan program Pakerja Rp. 20 triliun, termasuk setoran abal-abal & KKN (5,6 triliun), gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tarif tidak perlu naik. Gitu aja ribet yang penting ada hati untuk rakyat!” tulis Rizal Ramli.

Seperti diketahui, Iuran BPJS Kesehatan kembali dinaikkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Juli 2020.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp 150.000. Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dan Kelas III menjadi Rp 35.000. Sebelum dinaikkan lagi, iuran BPJS Kesehatan sempat dinaikkan lalu dibatalkan

Perlu dicatat, mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000 dan kelas III Rp 25.500. []

See also  Forum G20, Momen Indonesia Take Over “Leader Of the World”

Berita Terkait

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI
Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu
BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu
Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang
Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput
Ketua DPD RI: Keseimbangan Demokrasi dan Ekologi Dibutuhkan Untuk Masa Depan Bangsa
Bala Gibran, Ridwan Kamil Hadiri Tasyakuran Rahayu Saraswati, Ajak Masyarakat Bersatu “RIDO”
Ratusan Relawan RIDO Gelar dan Nobar Debat Pilkada di DPD Golkar

Berita Terkait

Saturday, 14 December 2024 - 14:41 WIB

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI

Tuesday, 3 December 2024 - 08:30 WIB

Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu

Thursday, 28 November 2024 - 09:30 WIB

BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu

Wednesday, 27 November 2024 - 17:05 WIB

Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang

Tuesday, 19 November 2024 - 09:16 WIB

Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid / foto ist

Nasional

Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI Indonesia

Sunday, 22 Dec 2024 - 21:21 WIB

ilustrasi / foto ist

Ekonomi - Bisnis

Hingga Akhir 2024, Total Nilai Ekspor UMKM Binaan BCA Capai Rp37 Miliar

Sunday, 22 Dec 2024 - 18:55 WIB