Oleh: Mardani Ali Sera
DAELPOS.com – Bismillah, pada hari ini (22/6) komisi 2 DPR bersama Kemendagri, KPU, beserta Bawaslu membahas rancangan PKPU & PerBawaslu ttg pemilihan dlm kondisi Benacana Nonalam Covid-19. Ada beberapa hal yg saya sampaikan dlm kesempatan tsb. #JagaKualitas
Saya mengusulkan pada KPU agar membuat mekanisme & delegasi sebagai Penanggung Jawab yg dpt membuat keputusan di tingkat Desa atau TPS. Ini berfungsi jika ada kejadian luar biasa yg terjadi di lapangan. Contoh, sebagian besar petugas KPPS terkena Covid-19 ketika bertugas di lapangan. #JagaKualitas
Usulan lain kpd KPU, utk segera mengusulkan penyederhanaan prosedur pencairan dana APBN dan APBD utk Pilkada dgn tetap menjaga akuntabilitas dan good governance. Beberapa poin ini diharapkan segera direalisasikan oleh rekan2 KPU. #JagaKualitas
Sementara usul utk Bawaslu, diharapkan membuat Surat Edaran pada jajarannya utk memperkuat pengawasan dlm proses Pilkada. Mengapa? Karena ada kecenderungan pemanfaatan program bansos utk pemenangan Pilkada. Ini perlu dicegah sejak awal. #JagaKualitas
Selain itu, diharapkan Bawaslu jg mengusulkan agar Para Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Petahana yg akan maju kembali tdk ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Usulan ini utk mencegah potensi hadirnya konflik kepentingan dikemudian hari. #JagaKualitas
Terakhir, usulan utk Dirjen Otda (Kemendagri) agar mengingatkan para Kepala Daerah utk menjaga Good Governance dan Akuntabilitas serta tdk memanfaatkan jabatan & otoritasnya utk kepentingan Pilkada 2020. Karena Mendagri adalah Penanggung Jawab Pembina Moral pada Kepala Daerah. #JagaKualitas
Sementara utk Dirjen Polpum, agar membuat Surat Edaran yg ditujukan kpd aparat Kemendagri hinggal level Desa agar membantu petugas KPU dlm melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2020. Kementerian PAN RB jg diharapkan membuat Surat Edaran agar seluruh ASN utk menjaga netralitas & ancaman bagi mereka yg melanggar. #JagaKualitas
