DAELPOS.com – Penyelesaian masalah sampah membutuhkan komitmen kepala daerah kabupaten/kota melalui sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir di tahap upstream (hulu), midstream (tengah), dan downstream (hilir).
Demikian pendapat yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI lantai 2 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (5 Mei 2025) pagi. Agenda rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) pengelolaan sampah.
Narasumbernya ialah Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Guntur Sitorus, mantan Bupati Banyumas dua periode Achmad Husein, dan pakar polimer Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmad Zainal Abidin.
Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow (senator asal Sulawesi Utara) memimpin RDPU BULD DPD RI bersama tiga Wakil Ketua BULD DPD RI, yaitu Marthin Billa (senator asal Kalimantan Utara), Abdul Hamid (senator asal Riau), dan Agita Nurfianti (senator asal Jawa Barat).
Agita Nurfianti menegaskan, BULD DPD RI membahas hasil pemantauan rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) pengelolaan sampah, khususnya peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. “Kami hadir untuk menjembatani kepentingan daerah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Guntur Sitorus mengangkat isu penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang meliputi infrastruktur sarana prasarana seperti kurangnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); terbatasnya armada pengangkut sampah; dan (hampir) penuhnya TPA; tingginya timbunan sampah yang tidak terkelola; rendahnya kesadaran masyarakat dan edukasi pengelolaan sampah; minimnya daur ulang atau pemilahan sampah; dampak lingkungan; serta permasalahan regulasi dan penegakannya.
Menurut Guntur, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah payung hukum pengelolaan sampah. “Setiap tahapan pengelolaan sampah merupakan wewenang pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota,” ucapnya. “Meskipun memiliki wewenang, sampah menumpuk di TPA. 343 pemerintah daerah diingatkan untuk menghentikan open burning di TPA.”
Achmad Husein berbagi pengalaman inovasi pengelolaan sampah menggunakan teknologi mesin. Dikepemimpinannya, Kabupaten Banyumas dinobatkan sebagai pemerintah daerah pengelola sampah terbaik di Indonesia bahkan Asia Tenggara. “Kami babak belur, gagal. Banyak masalah sampah. Karena komitmen, masalah sampah selesai,” ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya, dia membeberkan empat kunci penyelesaian masalah sampah, yakni terintegrasi dari hulu ke hilir dalam sistem upstream, midstream, dan downstream, pengelola dan offtaker menerima profit agar usaha sustain, pelibatan masyarakat dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bank sampah, dan koperasi; serta aturan yang praktis, fleksibel, dan melindungi pegiat persampahan. “Walaupun cuma satu ton per hari, penyelesaiannya harus lengkap,” katanya.
Akhmad Zainal Abidin membahas inovasi teknologi pengolahan sampah yang menghasilkan zero waste. Masaro atau manajemen sampah zero mengubah paradigma sampah. Jika dulu cost center (kumpul-angkut-buang), maka kini profit center (pilah-angkut-proses-jual). Teknologi Masaro membagi sampah menjadi lima kategori, yaitu sampah membusuk, sampah plastik, sampah waste to energy (WTE), sampah daur ulang, dan sampah B2 (bahan berbahaya).
“Kita bisa menyelesaikan masalah sampah hingga tuntas. Timbunan sampah membumbung karena metodenya konvensional: kumpul-angkut-buang. Kalau metodenya konvensional, hingga kiamat pun tak selesai,” ucapnya.
Metode konvensional menyebabkan sampah membusuk. Studi kasus pengelolaan sampah di Kota Bandung, 70% dibuang di TPA, 15% didaur ulang, dan 15% diproses menjadi kompos atau dibakar.
Stefanus BAN Liow mengatakan, permasalahan sampah di berbagai wilayah menjadi perhatian BULD DPD RI. Karena itu, pembentukan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani sampah merupakan aspek yang penting, yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah sejak dini. Selain itu, penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah dari hulu ke hilir.
Sejumlah anggota BULD DPD RI memberikan tanggapan seperti Yance Samonsabra (senator asal Papua Barat), Hasby Yusuf (senator asal Maluku Utara), Darmansyah Husein (senator asal Kepulauan Bangka Belitung), Muhdi (senator asal Jawa Tengah), Ismeth Abdullah (senator asal Kepulauan Riau), dan Gusti Farid Hasan Aman (senator asal Kalimantan Selatan).





![[11.40, 11/12/2025] Siti Nusantara Power: Siaran Pers No 7/XII/2025/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Salurkan Bantuan Bertahap untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat
Jakarta, 11 Desember 2025 – PLN Nusantara Power (PLN NP) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan secara bertahap bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Penyaluran dilakukan melalui jalur darat dan udara, disesuaikan dengan kondisi akses yang dinamis di lapangan.
Pada tahap awal penanganan, PLN NP memanfaatkan jalur udara untuk mempercepat distribusi bantuan mendesak, termasuk perangkat komunikasi darurat dan logistik prioritas. Seiring membaiknya akses darat, penyaluran dilanjutkan dengan intensifikasi distribusi melalui jalur darat bekerja sama dengan berbagai pihak di lokasi bencana.
Bantuan ini merupakan wujud kepedulian PLN NP Group, yang melibatkan anak usaha, perusahaan afiliasi, YBM PLN, PLN setempat, BPBD, hingga berbagai organisasi sosial yang memiliki pengalaman dalam penyaluran bantuan. Selain melalui program CSR dan LAZIS PLN NP, dukungan juga datang dari donasi karyawan yang dihimpun melalui Serikat Pekerja, PIKK, dan unit-unit PLN NP di seluruh Indonesia.
Hingga10 Desember 2025, bantuan PLN NP telah menjangkau lebih dari 18.000 penerima manfaat, yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Jumlah ini akan terus meningkat seiring penyaluran lanjutan yang diproyeksikan menjangkau lebih dari 50.000 penerima manfaat.
Bantuan mencakup kebutuhan dasar seperti bahan makanan, air minum, obat-obatan, pakaian, popok, dan perlengkapan lainnya yang menjadi prioritas masyarakat terdampak. PLN NP juga menyediakan dukungan pendukung seperti sarana komunikasi, genset, perahu karet, BBM, ambulans, serta posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis. Ke depan, PLN NP merencanakan dukungan tambahan berupa pemulihan fasilitas umum setelah kondisi mulai stabil.
Dalam proses penanganan awal, Direksi PLN NP turut hadir di lapangan. Direktur Pembangkit Gas PLN NP, Komang Parmita, melakukan peninjauan langsung ke unit-unit terdampak untuk memastikan keselamatan karyawan, memberikan penguatan moril, serta menyusun langkah percepatan pemulihan pasokan listrik bagi masyarakat. Kehadiran Direksi ini sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan di lapangan.
Seiring dengan itu, tim tanggap darurat PLN NP dari Kantor Pusat dan unit-unit sekitar terus melakukan inventarisasi kebutuhan, pemantauan kondisi operasional, dan percepatan pemulihan pembangkit yang terdampak bencana. Beberapa pembangkit yang sempat berhenti beroperasi kini mulai pulih dan kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan PLN.
Direktur Utama PLN NP, Ruly Firmansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami memastikan setiap bantuan tersalurkan dengan baik dan mendukung percepatan pemulihan di seluruh wilayah yang terdampak. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar proses pemulihan berjalan optimal, baik bagi masyarakat maupun sistem kelistrikan,” ujarnya.
PLN NP akan terus memantau perkembangan kondisi dan memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.(*)
Narahubung:
Harry Purnomo
Vice President Corporate Communication & CSR
PT PLN Nusantara Power
Telp. 031 8283180
Sekilas Tentang PT PLN Nusantara Power
PT PLN Nusantara Power adalah Subholding dari PT PLN (Persero) yang senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. PT PLN Nusantara Power telah mengelola pembangkit di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sebesar 18.573 MW. Dengan visi menjadi Perusahaan Pembangkitan yang…
[11.41, 11/12/2025] Siti Nusantara Power: Kerusakan yang terjadi di sekitar area PLN NP UP Panda akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara.
[11.41, 11/12/2025] Siti Nusantara Power: Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Nusantara Power Komang Parmita (tengah berompi biru) mengunjungi karyawan PLN NP UP Pandan dan keluarganya yang terkena dampak bencana. Kehadirannya untuk memastikan keselamatan karyawan, memberikan dukungan moril, serta menyusun langkah strategis guna percepatan pemulihan listrik bagi masyarakat.
[11.41, 11/12/2025] Siti Nusantara Power: Proses memuat bantuan ke dalam pesawat yang dicarter PLN Nusantara Power untuk mengangkut kebutuhan bagi warga di sekitar Unit PLN NP terdampak bencara banjir dan tanah longsor yang masih sulit dijangkau dengan perjalanan darat.](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-11-at-11.41.48-1-225x129.jpeg)


