Oleh: Ereos Djarot (Budayawan)
Dampak wabah pandemi Corona Covid-19 bukan saja mengancam manusia, tapi mulai terasa menggerogoti tubuh negara. Terserang virus Covid-19, negara mulai terasa berjalan limbung. Seperti sebuah kapal layar besar yang ditinggal awak kapal dan nakhodanya karena sibuk bermain kartu. Kompas arah penunjuk tujuan berlayar, sulit dibaca karena mengalami kerusakan atau sengaja dirusak. Para penumpang kapal pun hanya bisa pasrah, berdoa, dan berpasrah terserah saja kemana dan kapan kapal akan berlabuh.
Ilustrasi di atas cukup merepresentasikan keadaan kita hari ini. Sejak pencanangan perang terhadap virus Corona yang cukup terlambat, hingga diturunkannya kewajiban menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keadaan bukan semakin terkendali dan terprediksi, tapi justru sebaliknya. PSBB sebagai rekayasa kata menggantikan kata lockdown yang mengerikan itu, ternyata kurang dipahami masyarakat. Lewat jendela ekonomi, politik, maupun sosial budaya, kehadiran PSBB memang menjadi absurd.
Gugus tugas A,B,C, dan badan sejenisnya yang dimaksud sebagai institusi ujung tombak dalam perang melawan virus Covid-19, tak mampu hadir secara maksimal. Berbagai keterbatasan dan terkurungnya badan ini oleh berbagai kebijakan politis, membuat gerak dan kehadirannya menjadi tak begitu terasakan. Peraturan yang berubah-ubah dan kurang mulusnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat seluruh institusi struktural resmi, setengah mandul dan limbung.
Kepercayaan rakyat pada institusi pemerintah yang bertugas menangani musibah pandemi Covid-19, mulai terasa menipis dan bahkan menuju kebangkrutan. Masyarakat sudah tidak lagi peduli apa itu PSBB. Kerumunan manusia terjadi di mana-mana. Yang pulang mudik berjubel. Yang bersiap merayakan hari Lebaran pun menyemut di berbagai tempat perbelanjaan informal maupun yang semi formal. Ternyata banyak hal yang membuat mereka tak mampu atau dalam posisi ‘wajib’ melanggar aturan yang diberlakukan. Semua pelanggaran ini dilakukan demi mempertahankan kelangsungan hidup.
Berdasarkan versi mereka, berbagai anjuran dan aturan yang ditetapkan pemerintah, sangat utopis dan tidak realistis. Bantuan langsung yang katanya diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam lapisan ekonomi menengah bawah, tak berjalan mulus. Malah menimbulkan keributan dan keresahan. Beberapa kawan yang tinggal di perumahan daerah elite, ada yang sempat bingung karena mendapat jatah paket bantuan korban Corona. Sementara yang sangat membutuhkan banyak yang mengeluh karena belum mendapatkannya.
Peraturan pemerintah yang berubah-ubah dan sering hadir dalam bentuk multitafsir memberi andil besar terhadap suasana yang semakin tak terkendali. Kapal besar yang berinisia RI (Republik Indonesia) mulai terasa oleng. Para penumpang kapal besar mulai kehilangan kepercayaan kepada para nakhoda berikut sang kapten kapal. Kerumunan massa di mana-mana dan beribu keluhan yang semakin nyaring terdengar di pemukaan kehidupan rakyat sehari-hari, merupakan indikasi paling mudah untuk dibaca.
Angka kematian dan mereka yang terjangkit virus Covid-19 menunjukkan angka yang terus meningkat. Para petugas medis yang berada di gugus dan front terdepan dalam perang melawan virus Covid-19, mulai resah, gelisah, dan terakhir hanya bisa pasrah. Mereka pun menggelar aksi meme dengan menampilkan tagar hastek #TERSERAH! Masyarakat nitizen pun merespon dengan pemihakan yang jelas. Mereka menebar hastek #TERSERAH ini dengan sangat gencar. Sekaligus mengingatkan agar kita menjaga keselamatan para petugas medis yang bakal menghadapi lonjakan korban pasca Hari Raya.
Dari keramaian di jalan, di media massa, dan di balik jutaan pintu rumah penduduk, semakin ramai yang mengeluhkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan arahan dan sikap pemerintah. Pak Jokowi yang sempat menjadi super darling-nya media massa dan massa rakyat, belakangan mulai sepi pujian dan mulai redup sinar keemasannya. Sekarang sudah bukan para pembantunya lagi yang dihujani tudingan minus, tapi sudah mulai langsung kepada sosok pemimpin yang memilih para pembantu tersebut.
Ditambah lagi semakin nyaringnya pembicaraan adanya super minister yang wilayah komando dan kekuasaan eksekusinya melebihi institusi negara dan bahkan presiden sendiri. Kalau dulu setiap jelang lebaran yang digunjingkan adalah masalah impor daging dan beras, jelang lebaran kali ini yang ramai digunjingkan adalah ‘impor’ pekerja China yang setiap hari membanjiri NKRI. Sementara isu THR yang mencuat bersamaan dengan ancaman luapan pengangguran pasca lebaran, menambah suasana limbung yang terasa mulai memicu hawa panas. Pada gilirannya akan meningkat menjadi ancaman yang cukup serius.
Di tengah carut marut ini, institusi resmi pemerintah malah menyelenggarakan malam dana menarik uang dari masyarakat. Bahkan institusi yang seharusnya mengurusi dan merumuskan masalah ideologi negara pun ikut serta meramaikan. Sebuah motor yang dibubuhi tanda tangan Presiden Jokowi pun berhasil menggaet dana sebesar dua setengah miliar rupiah sendiri. Ditutup dengan seluruh petinggi institusi negara bernyanyi. Suara sumbang pun mengakhiri perhelatan yang membuat rakyat bertanya-tanya; inikah salah satu terobosan yang dianggap berarti? Untung saja penampilan Ketua MPR Bambang Suesatyo cukup simpatik.
Untuk para artis pendukung acara, memang perlu diberikan apresiasi karena layak dan sebatas itulah kemampuan dan wilayah kekuasaan dan penguasaan yang mereka miliki. Dan mereka memberinya dengan sepenuh hati. Sementara kepada para petinggi negara; akan lebih banyak manfaatnya untuk negeri ini bila mereka mau merenung sejenak, berkontemplasi, dan bertanya; apa iya rakyat jadi tergerak menyaksikan penampilan mereka dengan kadar dan mutu yang memprihatinkan itu? Atau ada acara lain yang lebih membuat rakyat bangun dan bergerak sesuai arahan mereka?
Mungkin yang rakyat tunggu bukan nyanyi-nyanyi bareng maupun tanda tangan presiden di sebuah motor yang bakal dilelang. Rakyat menanti tanda tangan seorang presiden yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Baik lewat undang-undang yang ia tandatangani; maupun peraturan dan arahan yang jelas, tegas, dan memberi arahan yang solutif dan mencerahkan kehidupan rakyat.
Bila keadaan tanpa kejelasan ini terus berlanjut, erosi kewibawaan pemerintah dan negara pun akan semakin membesar. Gejalanya sudah mulai terasa dan mulai bermunculan di permukaan. Para pendukung setia pemerintahan Jokowi jilid satu, pada era kepemimpinan jilid dua, banyak yang mulai hijrah ke garis tengah (netral) bahkan sebagian memilih jalan ke arah yang berlawanan.
Diperlukan pengendalian gerak masyarakat yang jelas dan terarah. Sementara kapten kapal (NKRI) berikut seluruh nakhodanya, harus kembali mengendalikan kemudi sesuai petunjuk kompas (Pancasila-UUD’45) sebagai arah tujuan.
Bila keadaan ‘chaos’ aturan dan peraturan dibiarkan terus berlanjut, kewibawaan Negara dan Pemerintah, niscaya akan meredup. Nah, ketika negara dirasakan tidak hadir oleh rakyatnya, maka rakyat akan mengatur dirinya sendiri (anarkis). Dan ketika gelombang keresahan rakyat membesar, biasanya pergantian pemimpin menjadi tuntutan! Semoga tak terjadi. (*)
