daelpos.com – Pemerintah terus memperdalam pasar obligasi nasional dengan memperhatikan aspek likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Strategi pembiayaan tahun 2026 pun difokuskan pada pendalaman pasar domestik, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan utang yang prudent.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam Indonesia Credit Spotlight 2026 di Jakarta, Rabu (20/5).
“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik 70 hingga 75 persen dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat, yakni 25 hingga 30 persen dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” ujar Juda.
Ia menjelaskan, minat investor terhadap surat berharga negara Indonesia masih sangat tinggi. Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami oversubscription sebesar 2,4 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali.
Selain itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik pada April 2026 juga mencatat arus masuk bersih sebesar Rp13,4 triliun.
Di pasar internasional, Indonesia juga membukukan sejumlah capaian penting sepanjang 2026. Pemerintah berhasil menerbitkan sukuk global senilai 2 miliar dolar AS dengan tingkat kelebihan permintaan mencapai 1,97 kali lipat.
Tak hanya itu, pemerintah juga sukses menerbitkan Samurai Bond senilai 172 miliar yen. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo untuk memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus mendukung stabilitas rupiah.
Juda menegaskan, penguatan strategi pembiayaan dilakukan di tengah tantangan dan gejolak ekonomi global melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi kebijakan pembiayaan negara.
“Kami menerapkan active liability, pengelolaan kas yang cermat, dan pengungkapan tepat waktu. Kami menyambut baik pengawasan dari S&P dan lembaga lainnya,” jelasnya.
Menurut Juda, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Forum KSSK.
“Jadi, kebijakan moneter, prudensial, dan kebijakan pasar modal semuanya berjalan seiring,” pungkasnya.
