DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh gubernur dan pemerintah daerah untuk mewaspadai tren peningkatan penyebaran Covid-19 di tingkat global. Meski di dalam negeri penyebaran pandemi tersebut masih relatif terkendali, Kepala Negara meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan betul data dan angka-angka pergerakan kasus Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pengarahan Presiden kepada para gubernur dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang digelar melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 September 2020.
Arahan terbaru Presiden Jokowi kepada para gubernur menghadapi pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain:
Pertama, para gubernur harus melihat data dan angka-angka pergerakkan kasus COVID-19 di wilayah masing-masing. Jaga manajemen untuk betul-betul pada posisi terkendali.
Kedua, percepatan pengujian dan pengadaan vaksin. “Kita sudah mendaat komitmen 20-30 juta vaksin di akhir tahun 2020. Sampai akhir 2021 dapat 290 juta. Kita juga mengembangkan vaksin dengan strain Indonesia, prosesnya sudah 30-40%. siap produksi pertengahan 2021,” ujar Presiden.
Ketiga, sebelum vaksinasi bisa dilakukan, para gubernur untuk bisa memainkan ‘gas dan rem’ dengan tekanan yang sesuai dengan data-data.
Keempat, percepatan belanja APBD rovinsi dan perintahkan bupati dan walikota agar APBD, terutama yang terkait dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan.
”Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti, semua provinsi, semua kabupaten/ kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa, untuk belanja modal, belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” ujar Presiden.
Kelima, pentingnya realisasi APBD bagi pertumbuhan ekonomi. “Provinsi tertinggi pertumbuhan ekonominya dan Terendah Positip COVID-19 adalah Papua dan Papua Barat.
”Kontraksinya terlalu besar memang 3 provinsi yang ada di layar, yaitu Bali berada pada posisi minus 10,98%, ini karena memang turis, wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi begitu sangat tajam, juga di DKI Jakarta yang berada di angka minus 8,22%, dan juga DIY di minus 6,74%,” ungkap Presiden seraya menyebutkan provinsi lain sama secara rata-rata dengan nasional.
