Syarief Hasan, wakil ketua MPR, Minta Pemerintah Tegas Setop TKA China selama Covid

Friday, 9 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan / Ist

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Pasalnya, sebanyak 20 WNA asal China tiba lagi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) hingga menjadi sorotan masyarakat.

Menurut Syarief Hasan, aktivitas ini menunjukkan tidak tegasnya  Pemerintah untuk melakukan pembatasan dan pelarangan WNA masuk khususnya China ke Indonesia. “Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang pergerakan masyarakat, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19.”, ungkapnya.

Ia pun menyesalkan masuknya WNA asal Cina yang merupakan episentrum pertama Covid-19 di tengah situasi Pandemi yang belum berkesudahan. “Kebijakan Pemerintah kontraproduktif dengan membiarkan WNA asal Cina masuk ke Indonesia. Meskipun, PPKM Darurat berlaku wajib di Jawa-Bali, tetapi seharusnya Pemerintah tetap melakukan pembatasan masuknya WNA ke Indonesia.”, ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, masuknya WNA tersebut menjadi preseden buruk bagi Pemerintah. “Pemerintah telah membuat kebijakan PPKM Darurat, namun tidak melarang masuknya WNA. Meskipun mendarat di wilayah Sulawesi yang notabene tidak diwajibkan PPKM Darurat, tetapi seluruh wilayah Indonesia masih berpotensi kenaikan kasus Covid-19.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief menilai, kejadian ini mirip dengan masuknya WNA asal China dan India pada saat pelarangan mudik lebaran. “Sejak awal, kami mendukung kebijakan pelarangan mudik lebaran hingga PPKM Darurat. Tetapi, kami menolak keras masuknya WNA yang berpotensi menjadi medium penularan, khususnya varian baru Delta yang menular di beberapa negara.”, ungkap Syarief.

Syarief Hasan juga menegaskan agar Pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke Indonesia. “Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari, bahkan selalu mencetak rekor baru. Pemerintah harusnya mengambil langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan penyebaran Covid-19 dari luar negeri, khususnya varian baru yang menyebar lebih cepat.”, ungkapnya.

See also  Ni Made Ayu Marthini, Sosok Dibalik Suksesnya Berbagai Perjanjian Dagang Bilateral

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengungkapkan, Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan. “Pemerintah harusnya memahami bahwa kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia.”, ungkapnya.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk melarang masuknya WNA untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat, namun terkesan membiarkan masuknya WNA khususnya dari China yang berpotensi menyebarkan varian baru Covid-19. Hal ini tentu berbahaya bagi proses penanganan Pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan lebih tegas untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia. “, tutup Syarief.

Berita Terkait

Husein Fadlulloh di PUI: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Bukan Kememewahan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi Minta Semua Pihak Jaga Iklim Investasi
Mendes Yandri Resmikan SPPG Pertama yang Dikelola BUM Desa
Pertemuan ke 26 General Committee PUIC Resmi Dibuka Puan Maharani
Jurus Kemenperin Bikin Industri Rendang Semakin Nendang
DPR RI Dukung Pemberdayaan Pemuda, Perlindungan Lingkungan, dan Konservasi Air dalam Sidang Ekonomi PUIC-19
Sidang PUIC-19 Dibuka dengan Komitmen Dukungan Terhadap Kemerdekaan Palestina
Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Berita Terkait

Thursday, 15 May 2025 - 12:57 WIB

Husein Fadlulloh di PUI: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Bukan Kememewahan

Wednesday, 14 May 2025 - 19:11 WIB

Mendes Yandri Resmikan SPPG Pertama yang Dikelola BUM Desa

Wednesday, 14 May 2025 - 14:16 WIB

Pertemuan ke 26 General Committee PUIC Resmi Dibuka Puan Maharani

Wednesday, 14 May 2025 - 13:53 WIB

Jurus Kemenperin Bikin Industri Rendang Semakin Nendang

Tuesday, 13 May 2025 - 15:57 WIB

DPR RI Dukung Pemberdayaan Pemuda, Perlindungan Lingkungan, dan Konservasi Air dalam Sidang Ekonomi PUIC-19

Berita Terbaru