Program Transmigrasi Terbukti Mampu Bentuk Pusat Pemerintahan Baru

Thursday, 9 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati menjadi narasumber pada acara Kuliah Online Akademi Desa
dengan tema

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati menjadi narasumber pada acara Kuliah Online Akademi Desa dengan tema "Kontribusi Transmigrasi Membangun Negeri (Lanjutan), Kamis (9/9/21).

DAELPOS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati mengatakan, penyelenggaraan transmigrasi terbukti mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru.

Hal tersebut dikatakan saat jadi narasumber pada acara Kuliah Online Akademi Desa dengan tema “Kontribusi Transmigrasi Membangun Negeri (Lanjutan), Kamis (9/9/2021).

Aisyah mengatakan, selain terbukti mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru, penyelenggaraan transmigrasi juga terbukti mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru dan pusat-pusat produksi baru.

“Fakta tersebut antara lain bisa kita lihat dengan terbentuknya 1.529 Desa definitif, kemudian ada 454 ibu kota kecamatan, kemudian ada 114 ibu kota kabupaten dan bahkan ada 2 ibukota provinsi di Indonesia, seperti Mamuju ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Selor atau Bulungan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara Itu terbentuk karena dukungan program transmigrasi.,” ucapnya.

Ada pun tujuan penyelenggaraan transmigrasi ada tiga. Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Kedua, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, dan yang ketiga adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan SDGs Desa, lanjut Aisyah, tujuan penyelenggaraan transmigrasi ini sudah sejalan atau sudah in line dengan tujuan SDGs Desa.

Misalnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya yang diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan permodalan dan atau prasarana dan sarana produksi, fasilitasi pengurusan administrasi dengan badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, pemantapan ideologi, mental spiritual, sosial dan budaya mendukung SDGs Desa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 dan 18.

Kemudian terkait dengan tujuan penyelenggaraan transmigrasi kedua, yaitu peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah diwujudkan melalui pembangunan pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang mendukung SDGs Desa nomor 9, 12 dan 17.

See also  Gakkum KLHK Tangkap Pengedar Kayu Ilegal di Kotawaringin Timur dan Palangkaraya

Tujuan yang terakhir dari penyelenggaraan transmigrasi yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan melalui pengelolaan temu budaya, tata nilai dan perilaku transmigran itu mendukung Desa nomor 10 dan 16.

“Jadi jelas ya sahabat desa dan sahabat transmigrasi, tujuan penyelenggaraan transmigrasi itu in line dengan tujuan SDGs Desa,” jelasnya.

Untuk diketahui, sampai 2021, pemerintah sudah memindahkan sebanyak 2,2 juta keluarga atau 9,1 jika jiwa yang telah bertransmigrasi ke seluruh Indonesia.

Aisyah menyampaikan, bahwa program transmigrasi memang bukan program instan, tetapi ke depan diharapkan dapat mengatasi darurat kependudukan dan darurat pangan.

Berita Terkait

Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh di Provinsi Aceh, Hutama Karya Lakukan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli–Banda Aceh
Kementerian PU Revitalisasi Sungai Veteran untuk Cegah Banjir Banjarmasin
Tak Ada Uang, Anak SD Berikan Cincin untuk Palestina
Dari Cabai ke Pelepah Sawit, Prafi Genjot Ekonomi Warga
Kementerian PU Kerahkan Peralatan Penanganan Karhutla ke Lima Provinsi di Kalimantan
Kawal Penataan Kelembagaan Kementerian PKP, Kementerian PANRB Dorong Efisiensi dan Hindari Tumpang Tindih Fungsi
Cabeta Buka Jalan Usaha Baru bagi Petani Cabai di Prafi
Kementerian PU Perkuat Pembangunan Infrastruktur Papua Pegunungan

Berita Terkait

Monday, 14 September 2026 - 20:28 WIB

Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh di Provinsi Aceh, Hutama Karya Lakukan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli–Banda Aceh

Monday, 14 September 2026 - 17:40 WIB

Kementerian PU Revitalisasi Sungai Veteran untuk Cegah Banjir Banjarmasin

Sunday, 13 September 2026 - 13:54 WIB

Tak Ada Uang, Anak SD Berikan Cincin untuk Palestina

Sunday, 13 September 2026 - 09:01 WIB

Dari Cabai ke Pelepah Sawit, Prafi Genjot Ekonomi Warga

Sunday, 13 September 2026 - 08:23 WIB

Kementerian PU Kerahkan Peralatan Penanganan Karhutla ke Lima Provinsi di Kalimantan

Berita Terbaru

foto ist

Berita Utama

Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Monday, 14 Sep 2026 - 21:30 WIB