DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar Kementerian/Lembaga) yang diluncurkan hari ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Di saat yang sama, sistem yang terintegrasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor sumber daya alam.
“SIMBARA menunjukan keseriusan pemerintah dan KPK untuk melaksanakan yang kami sebut sebagai orkestrasi pemberantasan korupsi. Amanat UU No.19 Tahun 2019, KPK melaksanakan tugas di antaranya melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Dalam pandangan saya, Aplikasi SIMBARA merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Launching SIMBARA dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas secara daring hari ini (8/03).
Firli menambahkan, melalui SIMBARA setidaknya ada beberapa hal yang bisa diselamatkan. Pertama SIMBARA membuat semua pihak taat pada domestic market obligation dan kedua melalui SIMBARA pemerintah sudah melakukan suatu upaya pencegahan atas transaksi-transaksi jual beli mineral dan batu bara secara ilegal, baik mulai dari usaha penambangan sampai dengan tata cara jual penjualannya. “Ketiga melalui SIMBARA kita pastikan tidak ada lagi perilaku yang koruptif karena dengan sistem yang baik akan menutup celah dan peluang untuk melakukan korupsi,” jelasnya.
Selain Firli, acara Launching SIMBARA dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubenur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Lebih lanjut Firli menambahkan, sebagai sekretariat STRANAS PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sesuai Pepres No. 54 Tahun 2018, KPK dengan penuh keseriusan melakukan pekerjaan pencegahan korupsi. “SIMBARA merupakan kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga dan segenap stakehorlder sehingga salah satu kerentanan terjadinya korupsi bisa kita tutup dengan cara melakukan praktik baik, di antaranya meluncurkan SIMBARA,” tambah Firli.
Senada dengan Firli, Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang turut serta di acara launching SIMBARA menyebut melalui data yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga terkait mineral dan batu bara (minerba) akan meningkatkan penerimaan kementerian keuangan dari sektor minerba. Pengembangan SIMBARA telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi sekaligus menutupnya dengan mekanisme baru. Penerapan SIMBARA juga berbanding lurus dengan upaya pengawasan serta penegakan hukum atas berbagai kewajiban pelaku usaha.
“Pada kesempatan ini saya juga minta kepada ketua KPK untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia. Kegiatan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan semua kementerian/lembaga dan segenap stakehorlder lainnya termasuk kerja keras tim pelaksana STRANAS PK. Saya melihat kerjasama kita selama beberapa bulan ini luar biasa dan saya lihat peran KPK juga luar biasa. Kita harus kerja bahu membahu secara terintegrasi untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” papar Luhut.
Terkait sinergitas, Filri menyebut beberapa upaya yang telah dilakukan KPK untuk mengawal dan menyelamatkan APBN. “KPK sudah sejak awal bekerja sama dengan berbagai kementerian khususnya Kementerian Keuangan dengan membuat peraturan bersama untuk meningkatkan pendapatan negara. KPK juga bekerja sama dengan Kementerian ESDM dengan melakukan perbaikan sistem sehingga seluruh usaha di bidang energi mineral dan sumber daya lainnya bisa kita selamatkan. Ketiga kami bekerja dengan Kementerian Investasi dan BKPN, terkait penertiban perizinan yang mudah, sehingga mudah untuk investasi dan mudah untuk berusaha,” tegas Firli.
