Akibat Impor Pipa, Jokowi Pecat Pejabat Pertamina

Wednesday, 10 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist / Net

foto Ist / Net

DAELPOS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memecat langsung seorang pejabat PT Pertamina (Persero). Luhut menyebut pejabat itu “ngawur”.

Luhut mengungkapkan kisah pemecatan pejabat yang mengambil kebijakan sembarangan itu.

“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” ujar Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang tersiar melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3/2021).

Jokowi memecat pejabat itu berkaitan dengan langkah impor pipa untuk proyek Pertamina. Hal ini tak sesuai dengan aturan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” kata Luhut.

Namun, Luhut tidak mau membeberkan siapa nama pejabat terkait.

“(Ada yang) sempat tanya alasan saya. Alasan saya TKDN. Kamu cek saja siapa yang diganti itu,” tambah Luhut.

Luhut menyayangkan hal ini bisa terjadi. Menurutnya, pejabat Indonesia kini kurang profesional dan tak idealis karena tak mencintai produk dalam negeri.

“Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun tahun ini. Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja,” tutur Luhut.

Terkait TKDN, Luhut sepakat dengan Jokowi soal pentingnya komponen dalam negeri untuk mendukung pembukaan lapangan kerja.

“Saya jelaskan kepada pak presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira Rp 1.300 triliun. Anda bisa bayangkan semmua kalau itu bisa kita gunakan 60 persen atau 50 persen saja local content itu 50 bilion dollar (AS),” beber Luhut.

See also  Prabowo Panggil Bahlil Bahas Percepatan Transisi Energi

Menurut Luhut, penggunaan komponen dalam negeri untuk proyek pemerintah serta BUMN juga dapat menghemat anggaran. Ia pun pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk memecat pejabat yang tak patuh.

“Jadi saya bilang, kalau nanti ada kita ketahuan pak presiden, bapak harus memecat. Mengganti orang itu. Karena kalau tidak, kita ini semua beragama tapi pada hakekatnya kita mengkhianati apa yang kita yakini dengan berbohong, menipu, dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya kita harus bekerja dengan hati,” kata Luhut.

“Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling,” pungkasnya. []

Berita Terkait

Telkom Dukung Try Out TKA 2026 di Banten, Fasilitasi 84.000 Peserta dari 570 Sekolah
BULOG Pastikan 4,6 Juta Ton Cadangan Beras Tetap Terjaga
Kementerian PU Jaga Jalan Tetap Fungsional Walau Longsor Kembali Terjang Ruas Tapan–Batas Jambi
Lebih dari 4.000 Buku Hadir di Yapsi, TEP ITB Buka Ruang bagi Anak Papua Merawat Mimpi
Mendes Yandri Tegaskan Hasil Seleksi Beasiswa ke Jepang Tanpa Intervensi
HKA Terapkan Standar Internasional Keselamatan Lalu Lintas di Ruas Kelolaan
Kementerian PU Buka Usulan Lokasi Penerima Manfaat P3-TGAI Tahun 2027, Sasar 13.296 Lokasi di Indonesia
Wujudkan Visi Energi Mandiri Presiden, Transmigrasi Di Teluk Wondama Beralih Ke Panel Surya dan Biogas

Berita Terkait

Wednesday, 4 November 2026 - 13:21 WIB

Telkom Dukung Try Out TKA 2026 di Banten, Fasilitasi 84.000 Peserta dari 570 Sekolah

Wednesday, 4 November 2026 - 13:17 WIB

BULOG Pastikan 4,6 Juta Ton Cadangan Beras Tetap Terjaga

Tuesday, 3 November 2026 - 14:20 WIB

Kementerian PU Jaga Jalan Tetap Fungsional Walau Longsor Kembali Terjang Ruas Tapan–Batas Jambi

Tuesday, 3 November 2026 - 13:53 WIB

Lebih dari 4.000 Buku Hadir di Yapsi, TEP ITB Buka Ruang bagi Anak Papua Merawat Mimpi

Monday, 2 November 2026 - 17:47 WIB

Mendes Yandri Tegaskan Hasil Seleksi Beasiswa ke Jepang Tanpa Intervensi

Berita Terbaru

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi / foto ist

Nasional

Pemerintah Siapkan Keppres Pemberhentian Listyo Sigit dari KSP

Wednesday, 4 Nov 2026 - 13:38 WIB

Berita Utama

BULOG Pastikan 4,6 Juta Ton Cadangan Beras Tetap Terjaga

Wednesday, 4 Nov 2026 - 13:17 WIB