DAELPOS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membentuk tim menginvestigasi terkait aduan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan, pascatidak memenuhi syarat dalam tes alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Berkas dan keterangan yang disampaikan oleh 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dan kuasa hukum mereka, sudah cukup jelas sebagai pertimbangan penyelidikan Komnas HAM,” ujar Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam secara virtual, Senin (24/5).
Selanjutnya, Choirul Anam menyampaikan lebih lanjut mengenai hal itu, dan Komnas HAM juga berterima kasih kepada 75 pegawai KPK nonaktif beserta kuasa hukumnya yang telah memberikan kelengkapan berkas untuk ditindak lanjuti nantinya.
“Jauh lebih komprehensif yang kami terima dari pada sekadar kami membaca berita, jelaskan bagaimana proses, substansi, bahkan postur kira-kira kenapa itu terjadi. Kami ucapkan terima kasih ke teman-teman Semuanya termasuk kuasa hukumnya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kami mendapat kabar informasi itu, termasuk kami juga tadi diberikan segepok dokumen yang menurut kami lumayan banyak informasinya, baik catatan atas fakta-fakta, dan instrumen hukum yang melandasinya,” ungkap Anam.
Choirul Anam pun menegaskan, kasus ini menjadi kewenangan lembaganya, dengan tujuan pemberantasan korupsi.
“Komnas HAM, juga ingin memastikan penyelenggaraan negara harus bersih dari korupsi,” tegas Anam.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan pembentukan tim investigasi merupakan hal biasa sebagai tindak lanjut aduan dugaan pelanggaran HAM pegawai KPK dalam alih status pegawai.
“Nanti Pak Anam yang akan memimpin, bersama dengan Ibu Sandra, dan beberapa komisioner lain yang nanti akan kita tentukan,” jelas Taufan.
Taufan menegaskan, upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda. Dia juga menekankan penyelenggaraan lembaga negara di Indonesia harus memenuhi dan standar dan norma hak asasi manusia.
“Yang akan kita uji adalah derajat kepatuhan terhadap standar dan norma HAM yang sudah menjadi bagian dari prinsip dan norma kehidupan bernegara di Republik ini,” tegas Taufan
