Sektor Pertanian, Titik Rawan Korupsi

Tuesday, 14 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ikustrasi / Ist

foto Ikustrasi / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut titik rawan pada sektor pertanian adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi untuk Memperkuat Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi” di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (13/12).

“Subsidi pemerintah, baik subsidi pupuk, alat pertanian, bibit unggul menjadi salah satu titik rawan dalam tindak pidana korupsi,” kata Alexander. Dia menambahkan, KPK sangat berkepentingan mengawasi hal ini dan menjadi jadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan korupsi karena ketersediaan pangan sangat penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut serta dalam acara ini mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama mengedepankan Transparansi, Akuntabilitas, Teamwork Cepat, Cermat dan Akurat. “Kita ditunggu berprestasi, memperbaiki inovasi pertanian, apalagi disaat cuaca sedang ekstrem seperti saat ini. Tujuan kita hanya satu, yaitu penuhi kebutuhan rakyat dan harapan negara,” tegas Syahrul.

Terkait peringatan HAKORDIA, Alexander mengingatkan salah satu wujud nyata upaya pencegahan korupsi adalah kepatuhan menyampaikan LHKPN. “Pada Januari 2022 sudah dimulai kembali pelaporan LHKPN, mohon bagi yang wajib lapor untuk mengisinya sampai batas waktu 31 Maret 2022,” katanya.

Dia berharap dengan memperingati HAKORDIA, semua pihak mengingat dan tergugah kesadarannya bahwa bangsa ini masih tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi. “Korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK, tanpa peran kita semua apa yang KPK lakukan tidak akan berdampak luas. Semoga Hakordia tahun 2021 ini betul-betul membangkitkan semangat kita, kembali menggugah kita bersama bahwa korupsi masih menjadi musuh bersama dan persoalan besar bangsa. Kita punya kewajiban bersama untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” pungkas Alexander.

See also  Mendagri Minta Penjabat Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi

Berita Terkait

Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum
Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa
BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!
OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”
Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera
Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali
JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ

Berita Terkait

Monday, 2 February 2026 - 18:00 WIB

Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum

Tuesday, 27 January 2026 - 11:09 WIB

Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan

Wednesday, 21 January 2026 - 00:43 WIB

KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa

Wednesday, 10 December 2025 - 16:43 WIB

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!

Tuesday, 9 December 2025 - 09:07 WIB

OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Pacu Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Dorong UMKM Kreatif Naik Kelas

Thursday, 5 Feb 2026 - 18:35 WIB

Ekonomi - Bisnis

INACRAFT 2026 Dibuka, UMKM Pertamina Langsung Bukukan Penjualan Rp1,9 Miliar

Thursday, 5 Feb 2026 - 18:13 WIB

Ekonomi - Bisnis

Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11 Persen, PDB Capai Rp23.821 Triliun

Thursday, 5 Feb 2026 - 13:27 WIB