Sektor Pertanian, Titik Rawan Korupsi

Tuesday, 14 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ikustrasi / Ist

foto Ikustrasi / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut titik rawan pada sektor pertanian adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi untuk Memperkuat Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi” di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (13/12).

“Subsidi pemerintah, baik subsidi pupuk, alat pertanian, bibit unggul menjadi salah satu titik rawan dalam tindak pidana korupsi,” kata Alexander. Dia menambahkan, KPK sangat berkepentingan mengawasi hal ini dan menjadi jadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan korupsi karena ketersediaan pangan sangat penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut serta dalam acara ini mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama mengedepankan Transparansi, Akuntabilitas, Teamwork Cepat, Cermat dan Akurat. “Kita ditunggu berprestasi, memperbaiki inovasi pertanian, apalagi disaat cuaca sedang ekstrem seperti saat ini. Tujuan kita hanya satu, yaitu penuhi kebutuhan rakyat dan harapan negara,” tegas Syahrul.

Terkait peringatan HAKORDIA, Alexander mengingatkan salah satu wujud nyata upaya pencegahan korupsi adalah kepatuhan menyampaikan LHKPN. “Pada Januari 2022 sudah dimulai kembali pelaporan LHKPN, mohon bagi yang wajib lapor untuk mengisinya sampai batas waktu 31 Maret 2022,” katanya.

Dia berharap dengan memperingati HAKORDIA, semua pihak mengingat dan tergugah kesadarannya bahwa bangsa ini masih tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi. “Korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK, tanpa peran kita semua apa yang KPK lakukan tidak akan berdampak luas. Semoga Hakordia tahun 2021 ini betul-betul membangkitkan semangat kita, kembali menggugah kita bersama bahwa korupsi masih menjadi musuh bersama dan persoalan besar bangsa. Kita punya kewajiban bersama untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” pungkas Alexander.

See also  KPK Resmi Ajukan Kasasi Dalam Putusan Bebas Sofyan Basir

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Commuter Line Yogyakarta Kian Diminati: Tumbuh 17% di Awal 2025

Tuesday, 8 Jul 2025 - 18:53 WIB

foto istimewa

Berita Terbaru

Pacu Jalur Kuansing 2025: Pusaka Leluhur, Getarkan Dunia.

Tuesday, 8 Jul 2025 - 18:39 WIB