Taufik: Komisi III DPR Patut Ikut Tanggung Jawab atas Status Firli

Friday, 24 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan Komisi III patut ikut bertanggung jawab atas status tersangka Ketua KPK, Firli Bahuri.

Alasannya, Komisi III DPR juga ikut dalam proses pemilihan Firli sebagai ketua lembaga antirasuah, termasuk saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Saya pikir semua proses pemilihan yang berlangsung tetap harus ada tanggung jawab dari pihak-pihak yang menjalankan proses itu. Saya pikir juga apa yang terjadi di KPK, DPR pun tidak bisa melepas tanggung jawabnya,” kata Taufik, Kamis (23/1).

Ia menegaskan, tanggung jawab itu akan dilakukan Komisi III DPR dengan melakukan evaluasi menyeluruh proses pemilihan pimpinan KPK.

“Ya, kita harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita laksanakan atas proses pemilihan pejabat pejabat publik ini,” tegasnya.

Menurutnya, evaluasi pemilihan pimpinan KPK perlu dilakukan untuk melihat apa yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kasus seperti Firli di kemudian hari.

“Yang kedua dari evaluasi itu tentunya bisa mendapatkan hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Jadi menurut saya kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Ini tetap harus menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk tanggung jawab kita di DPR ini,” ujarnya.

See also  Mahkamah Agung Anugerahi 62 Pengadilan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Berita Terkait

OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal
Pemprov DKI: 185 Lapangan Padel di Jakarta Tak Berizin
Pengemudi Ugal-Ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari Jadi Tersangka
Almira Nabila Fauzi; Bermain Judol Jika Terbukti Bansos Akan Diputus.
Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum
Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa
BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!

Berita Terkait

Wednesday, 4 March 2026 - 23:07 WIB

OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal

Saturday, 28 February 2026 - 19:28 WIB

Pemprov DKI: 185 Lapangan Padel di Jakarta Tak Berizin

Thursday, 26 February 2026 - 17:05 WIB

Pengemudi Ugal-Ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari Jadi Tersangka

Friday, 20 February 2026 - 14:54 WIB

Almira Nabila Fauzi; Bermain Judol Jika Terbukti Bansos Akan Diputus.

Monday, 2 February 2026 - 18:00 WIB

Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum

Berita Terbaru

News

Pramono–Foke Tengok Produksi Dodol Legendaris Nyak Mai

Saturday, 7 Mar 2026 - 05:38 WIB