Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Terapkan ‘New Normal’

Saturday, 30 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy meminta Pemerintah tidak terburu-buru menerapkan tatanan normal baru atau new normal. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih mempertanyakan tujuan gencarnya kampanye new normal.

“Apakah ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar? Ataukah ada sebab lainnya? Tentunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat. Ingat Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ujar Aboe, begitu ia biasa disapa, melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/5/2020).

Dilanjutkannya, jika sekolah dibuka, apakah memang siap untuk menerapkan new normal. Apalagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, ada 831 anak terinfekai Covid-19. Tentu ini akan menjadi ancaman baru. Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah di tengah keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) sejenis masker juga keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing.

Terlebih lagi di Indonesia sendiri, masih ada beberapa wilayah yang recovery rate-nya rendah, seperti Surabaya. Bahkan kini RSUD dr. Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan, mengalami kelebihan kapasitas pasien Covid-19.

“Tentunya kita khawatir, apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan, akan menjadi kenyataan,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan status new normal. Belajar dari Korea selatan yang baru dua pekan mereka memberlakukan new normal, namun angka penderita Covid-19 sudah naik lagi dan saat ini negara tersebut kembali melakukan pembatasan.

See also  Bertemu Kepala BNN, Menteri PANRB Bahas Percepatan Transformasi Digital

Berita Terkait

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB