Kunjungan Nadiem ke PBNU Hanya untuk Mencari Suaka Politik

Friday, 23 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ist / Net

Foto Ist / Net

DAELPOS.comKUNJUNGAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai hanya sebagai upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot.

“Bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” kata Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Luqman Hakim, Jumat (23/4/2021).

Menurut Luqman, tidak dicantumkannya nama KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, disebutnya bukanlah kelalaian atau kekhilafan.

“Saya menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI,” katanya.

Kekuatan kontra NKRI tersebut, ungkap Luqman, ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU.

Klarifikasi permintaan maaf yang dilakukan Nadiem kepada PBNU, tutur Luqman, belum cukup melegakan. Ia mengeklaim, keluarga besar NU selama ini sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif.

Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud. Sehingga dapat dibersihkan dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.

“Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa,” ujar Luqman.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah menjadikan kasus Kamus Sejarah Indonesia sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa.

“Proyek pelurusan sejarah ini akan menjadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh,” ujar Luqman.

Diketahui, Nadiem menemui Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj untuk meluruskan polemik kamus sejarah RI. Utamanya, terkait hilangnya nama pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy`ari dalam Kamus Sejarah Jilid I.

See also  Premium dan Pertalite akan Dihapus, Dr Salim: Pemerintah Sedang Berbisnis dengan Rakyat

“Jadi ini akan segera kami koreksi dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya,” ujar Nadiem di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Berkat Akses Mudah, Penumpang LRT Harjamukti Terus Melonjak

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:25 WIB

News

DPR Setujui Anggaran Tambahan Kemenag untuk Tunjangan Guru

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:19 WIB