Gakkum KLHK Tetapkan 2 Tersangka Penambangan Batu Bara Ilegal di Kawasan Penyangga IKN

Friday, 4 August 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda telah menetapkan J (46) selaku pemodal sekaligus penanggung jawab operasional lapangan, dan H (43) selaku operator ekskavator, sebagai tersangka penambangan batu bara di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Loa Haur, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023.

Tersangka saat ini tengah menjalani proses penyidikan oleh Penyidik Balai Gakkum dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polres Tenggarong. Sedangkan barang bukti yang diamankan adalah 1 unit Ekskavator, 1 unit Mobil Single Cabin dan 6 unit Dump Truk yang memuat batu bara. 

Penyidik menjerat tersangka J dan H dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 89 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.10 MilIar.

Penanganan kasus penambangan batubara di KHDTK Loa Haur ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh tim intelijen dan tim operasi dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Enggang Seksi II Samarinda Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan. 

Pada hari Jum’at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WITA, tim SPORC Brigade Enggang berhasil mengamankan pelaku di lokasi penambangan batu bara yang berada di KHDTK Loa Haur.  Kemudian tim SPORC Brigade Enggang mengamankan penanggung jawab operasional sekaligus pemodal, operator ekskavator dan 10 orang lainnya yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan, serta menyerahkan 1 unit ekskavator, 1 unit mobil single cabin, dan 6 unit Dump Truk kepada Penyidik di kantor Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

See also  Kasus Kekerasan Seksual di Bandung, Menteri Bintang Minta Pemda Perkuat Pencegahan

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menyatakan penyidik masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam aktivitas penambangan batu bara tanpa izin di KHDTK Loa Haur yang merupakan daerah penyangga Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Keberhasilan penanganan kasus ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, BDLHK (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Samarinda, Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan masyarakat,” ungkap David.

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB